NUNUKAN – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Demokrasi mendatangi Kantor DPRD Nunukan pada Jumat (23/8) siang.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya. Diantaranya, mereka meminta agar DPRD Nunukan mengambil sikap yang tegas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Tuntutan ini dilandasi oleh kekhawatiran mahasiswa akan adanya inkonsistensi antara kebijakan Pemerintah dengan putusan MK, yang dapat merembes pada proses demokrasi di daerah.
Kedua, aliansi ini mendesak DPRD Nunukan untuk memberikan pernyataan dan pandangan yang jelas terkait putusan MK tersebut. Mereka mengharapkan transparansi dan keterbukaan dari DPRD dalam menyampaikan sikap dan pandangan mereka kepada publik.
Ketiga, Aliansi Peduli Demokrasi meminta agar DPRD Nunukan melibatkan mahasiswa dalam setiap sidang paripurna Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Mereka berargumen bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa suara generasi muda juga didengar dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
Aspirasi itu pun langsung diterima anggota DPRD Nunukan yang bersama-bersama berdiri di depan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Nunukan sementara, Arfiah, ST, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa.
“Mahasiswa adalah benteng terakhir bagi rakyat yang senantiasa hadir menegakkan demokrasi,” tegas Arfiah.
Menurutnya, peran mahasiswa dalam menjaga dan mengawal jalannya demokrasi di Indonesia sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang ada.
Arfiah juga menekankan bahwa DPRD Nunukan terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami akan berusaha agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan putusan MK dan kepentingan masyarakat luas,” ujar Arfiah.
Anggota DPRD Nunukan, Yakub, juga memberikan tanggapannya mengenai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Menurut Yakub, DPRD perlu mendengarkan aspirasi dari semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif.
“Tuntutan mahasiswa ini menjadi masukan penting bagi kami. DPRD harus berperan aktif dalam menyikapi berbagai isu yang muncul, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis seperti Pilkada,” ungkap Yakub.(*)
