NUNUKAN – Meski baru bertugas di perbatasan, Satgas Pamtas RI–Malaysia YonKav 13/Satya Lembuswana kembali sudah menunjukkan ketegasan di garis depan perbatasan.
Hal itu dilihat dari operasi yang awalnya patroli rutin di Pos Bukit Keramat ini justru berujung pada pengungkapan upaya penyelundupan BBM ilegal dari Malaysia.
Total barang bukti tak bertuan ini ada sekitar 28 jerigen dengan berat 980 liter bensin. Temuan ini pun langsung diserahkan ke Bea Cukai Nunukan pada Minggu malam (14/09/2025).
Dansatgas Pamtas RI–Malaysia YonKav 13/SL, Letkol Kav. Ikhsan Maulana Pradana, S.I.P., M.I.P. mengungkapkan bahwa penangkapan ini bukan sekadar pengamanan barang bukti, melainkan upaya memutus mata rantai penyelundupan BBM bersubsidi di perbatasan.
“Kami tidak sekadar menyita barang bukti. Ini adalah bukti bahwa jalur-jalur gelap di perbatasan kami awasi ketat. Negara tidak boleh dirugikan oleh praktik ilegal yang sudah mengakar,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, BBM bersubsidi di Malaysia itu awalnya bergerak lewat jalur laut yang memanfaatkan celah perairan Sebatik. “Saat di Sebatik, jerigen bensin disimpan di wilayah yang relatif sepi di Pos Bukit Keramat,” ungkapnya.
Hanya saja, petugas yang sedang patroli mencium gelagat mencurigakan. Hal itu dikarenakan banyaknya tumpukan barang di TKP hingga akhirnya mendapati 28 jerigen bensin siap angkut.
“Jadi, BBM ini disamarkan dengan barang-barang sembako lainnya. Kalau tidak teliti dalam pemeriksaan ya tentu barang ini lolos. Makanya kita langsung amankan ke Pos Bambangan, lalu disebrangkan melalui Speed Aji Putri menuju Markas Komando Taktis Satgas Pamtas di Nunukan menggunakan truk NPS,” ungkapnya.
Meski barang bukti sudah di tangan aparat, hingga kini identitas penyelundup atau pemilik BBM masih samar. Sebab, mereka inilah yang selama ini memanfaatkan jalur tikus dan celah pengawasan.
“Namun, dengan sinergi dan kordinasi Bea Cukai dan aparat lain adalah kunci. Kami berharap pengungkapan ini tidak berhenti di penyitaan, tapi juga menyeret pelaku utama penyelundupan ke meja hukum,” ujarnya.(*)
