NUNUKAN, borderterkini.com – Akses udara bagi masyarakat Krayan kini semakin terbuka. Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi mengoperasikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang rute Nunukan–Long Layu, Selasa (21/10), di Bandara Nunukan.
Program ini hadir untuk menjawab masalah mobilitas warga di wilayah perbatasan yang selama ini terjebak mahalnya harga tiket pesawat.
Program tersebut didukung Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp716 juta dan dilepas langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri.
“SOA Penumpang adalah jembatan penghubung kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di Krayan. Tidak boleh ada wilayah Indonesia yang terisolasi hanya karena akses,” tegas Bupati Irwan.
Menurutnya, Krayan sebagai wilayah strategis perbatasan harus diperlakukan secara adil. Kehadiran subsidi transportasi ini bukan sekadar solusi logistik, tetapi merupakan bagian dari kehadiran nyata negara di wilayah terluar.
“Ini bukan belas kasihan pemerintah, ini kewajiban negara. Krayan adalah beranda terdepan NKRI,” ujarnya menegaskan.
SOA Penumpang tahun ini terbilang istimewa karena baru pertama kali dijalankan dengan dukungan Bankeu Provinsi Kaltara, setelah sebelumnya hanya mengandalkan APBN.
Skema Program, Rute Nunukan – Long Layu – Nunukan dengan armada Pesawat Pilatus (6 seat), penerbangan 18 kali PP (6 kali/bulan). Harga tiket normal Rp1.700.000 dan subsidi per penumpang Rp1.200.000. sehingga harga setelah subsidi Rp529.000.
PPTK SOA Penumpang Bagian Ekonomi Setkab Nunukan, Adi Puspito, menjelaskan program ini baru bisa dimulai pada Oktober karena menunggu pengesahan APBD Perubahan Provinsi Kaltara tanggal 29 September 2025.
“Dengan SOA Penumpang, penerbangan ke Krayan kini tersedia setiap hari karena didukung kombinasi Bankeu Kaltara dan APBN,” jelasnya.
Berbeda dari SOA Barang yang fokus menjamin pasokan logistik ke pegunungan Krayan, SOA Penumpang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama akses pasien rujukan ke fasilitas kesehatan, mobilitas tenaga pendidik dan pelajar.
Kemudian, perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, layanan kedinasan, perjalanan keluarga dan sosial budaya, mobilitas menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK).
“Kita akan dorong perluasan ke Krayan Selatan, Krayan Tengah, dan Krayan Barat. Tidak boleh ada desa yang tertinggal karena akses,” tegasnya.(adv)
