NUNUKAN, borderterkini.com – Komposisi penduduk muda di Kabupaten Nunukan menjadi sorotan dalam rilis terbaru BPS Kabupaten Nunukan. Dalam publikasi Profil Statistik Ibu dan Anak 2025, tercatat dari total 210.940 penduduk, sebanyak 32,71 persen merupakan anak dan remaja usia 0–19 tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan Nunukan memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi, namun tetap dibayangi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara serius.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien menegaskan bahwa dominasi penduduk usia muda merupakan peluang strategis bagi pembangunan daerah.
“Komposisi ini menandakan Nunukan memiliki modal besar untuk menyiapkan generasi produktif di masa depan. Namun peluang ini harus diimbangi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak,” ujarnya.
Selain struktur usia, rasio jenis kelamin Nunukan tercatat sebesar 111,86 yang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.
Menurut BPS, data ini penting dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi jangka panjang.
“Perencanaan pembangunan membutuhkan data kependudukan yang akurat. Dengan memahami struktur penduduk, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan agar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan generasi muda harus menjadi prioritas agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi.
Dalam laporan tersebut, BPS mencatat mayoritas perempuan menikah pertama kali pada usia 18–24 tahun. Meski demikian, praktik pernikahan dini masih ditemukan, terutama di wilayah perdesaan.
“Fenomena ini perlu mendapat perhatian bersama karena berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan perempuan dan kualitas kesehatan ibu serta anak,” katanya.
BPS mendorong sinergi pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi terkait perlindungan remaja dan pentingnya menyelesaikan pendidikan.
Dari sisi pendidikan ibu, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terlihat. Di perkotaan, mayoritas ibu berpendidikan SMA, sementara di desa sebagian besar masih lulusan SD.
“Pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemerataan akses pendidikan perempuan harus terus diperkuat,” tegas Kepala BPS.
Ia menilai peningkatan program pendidikan perempuan di desa menjadi langkah penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Capaian positif datang dari kepemilikan akta kelahiran yang telah melampaui 96 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas hukum anak semakin meningkat.
Namun BPS menyoroti penurunan partisipasi sekolah pada usia 16–17 tahun yang turun menjadi 88,3 persen, setelah sebelumnya mencapai 95,7 persen pada usia 13–15 tahun.
“Penurunan ini mengindikasikan adanya risiko putus sekolah atau peralihan ke dunia kerja lebih awal. Ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak,” jelasnya.
Menurutnya, menjaga keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah sangat penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Nunukan.
BPS berharap publikasi ini menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia di daerah.
“Data ini kami hadirkan sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak di Nunukan,” tutup Kepala BPS.
Publikasi tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kualitas generasi muda sebagai fondasi masa depan Kabupaten Nunukan.(*)
