NUNUKAN, borderterkini.com — Persoalan perbatasan tidak cukup diselesaikan dengan menjaga garis batas negara. Kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi warga menjadi faktor penting yang menentukan kokohnya kedaulatan Indonesia.
Isu strategis tersebut diangkat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam Podcast IKAL Lemhannas, Jumat (16/10/2026). Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan perspektif daerah perbatasan sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan memiliki posisi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, peran strategis itu harus diimbangi dengan pembangunan yang adil dan kesempatan hidup yang setara dengan masyarakat di wilayah lain.
“Menjaga perbatasan bukan hanya tentang menjaga garis batas negara, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Indonesia dapat hidup sejahtera, memperoleh pelayanan dasar yang layak, serta memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” ujarnya.
Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki tantangan pembangunan tersendiri. Kondisi geografis dan sebaran permukiman membuat pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian serius dan kebijakan yang tepat sasaran.
Karena itu, pembangunan perbatasan tidak boleh berhenti pada pendekatan keamanan. Penguatan pertahanan dan pengamanan wilayah perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pendidikan yang baik, infrastruktur memadai, ekonomi yang tumbuh, serta pelayanan dasar yang dapat dijangkau masyarakat merupakan bagian dari fondasi ketahanan nasional. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, masyarakat memiliki daya tahan lebih kuat sekaligus kepercayaan yang lebih besar terhadap negara.
“Ketika rakyatnya sejahtera, pendidikannya baik, infrastrukturnya memadai, ekonominya tumbuh, dan rasa kebangsaannya semakin kuat, maka fondasi ketahanan nasional pun semakin kokoh,” demikian pandangan yang disampaikan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sementara pemerintah daerah berperan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan perbatasan, dengan demikian, tidak semestinya hanya menjadi perhatian ketika muncul persoalan keamanan atau pelanggaran lintas batas. Pembangunan berkelanjutan dan keberpihakan terhadap masyarakat harus menjadi agenda jangka panjang.
Dia berharap perhatian terhadap kawasan perbatasan semakin luas, termasuk dalam perumusan kebijakan strategis nasional. Sebab, keberhasilan menjaga kedaulatan tidak hanya diukur dari tegaknya garis batas, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan bagi warga yang tinggal di wilayah terdepan.
“Perbatasan bukan sekadar wilayah geografis. Kawasan ini merupakan wajah negara yang berhadapan langsung dengan negara tetangga sekaligus cerminan nyata kehadiran pemerintah di mata rakyatnya.(*)
