NUNUKAN – Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 akhirnya disampaikan dalam paripurna DPRD Nunukan pada Senin (15/7/2024) siang.
Rapat paripurna ke 6 masa sidang III DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa dan Wakil Ketuanya.
Penyampaian itu pun disampaikan langsung Bupati Nunukan Hj Asmin Lata Hafid yang diwakilkan oleh Asisten I Setda Nunukan H Abdul Munir.
Munir menjelaskan bahwa dalam kebijakan umum APBD 2023, pihaknya mengacu pada RPJMD yang masukan melalui usulan program atau kegiatan prioritas SKPD yang tertuang dalam RKPD.
“Ini tentunya sesuai klasifikasi penyelenggara urusan pemerintahan. Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diarahkan pada sasaran pokok pembangunan yang mendukung peningkatan nilai tambah pada sektor ekonomi. Kemudian memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” terangnya.
Untuk APBD 2023 dalam program dan kegiatan berjumlah lebih Rp1,7 triliun. Angka ini terdiri dari pendapat berjumlah lebih Rp1,6 triliun dan terealisasi lebih Rp1,7 triliun atau sekitar 109,63 persen.
Adapun pendapatan terdiri dari target PAD lebih Rp163 miliar dan realisasi Rp193 miliar atau 118,03 persen. Lalu, target pendapatan transfer lebih dari Rp1,4 triliun dan terealisasi Rp1,5 triliun atau 108 persen.
Kemudian, target lain lain pendapatan yamg sah pada tahun 2023 sebesar lebih dari Rp9 miliar dan terealisasi lebih dari Rp10 miliar atau 102,05 persen.
Selain pendapatan, ada belanja dan transfer. Dimana, tahun 2023, lebih dari Rp1,7 triliun dengan raliasi belanja sebesar lebih dari Rp1,5 triliun atau 92,87 persen.
Rincian belanja ini terdiri dari belanja operasi yang didalamnya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan lebih dari Rp1 triliun dengan realitas Rp981 miliar lebih atau 93,91 persen.
Kemudian belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainya yang dianggarkan lebih dari Rp359 miliar dengan realisasi lebih dari Rp319 miliar atau 8,96 persen.
Kemudian belanja tidak terduga yang dianggarkan lebih dari Rp13 miliar dengan realisasi lebih dari Rp2 miliar atau 19,87 persen. Lalu, untuk transfer terdiri dari bantuan keuangan Pemda lainnya dan bantuan keuangan kepada desa yang dianggarkan lebih dari Rp290 miliar dengan realisasi Rp117 miliar atau 97,48 persen.
Terakhir pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan Silpa dan pencairan dana cadangan yang dianggarkan lebih dari Rp139 miliar dengan realisasi lebih dari Rp139 miliar atau 100,02 persen. Untuk pengeluaran pembiayaan Pemkab Nunukan berupa pembentukan dana cadangan yang dianggarkan Rp50 miliar realisasi seratus persen.(*)
