NUNUKAN – Kondisi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kerap dikepung banjir hingga kini masih saja terjadi.
Namun, penyebab utamanya bukan sekadar cuaca ekstrem di dalam negeri. Sebagian besar air justru berasal dari negeri tetangga.
“Kontribusi hujan lokal hanya sekitar 20 persen. Sisanya, sekitar 80 persen merupakan banjir kiriman dari wilayah Malaysia,” ungkap Kepala BPBD Nunukan, Arief Budiman, belum lama ini.
Fenomena ini menjadi tantangan pelik. Saat langit Nunukan cerah sekalipun, hujan deras di Malaysia bisa tetap mengirim luapan air ke Sembakung, Lumbis, hingga Krayan.
“Sebenarnya, isu ini telah lama masuk dalam pembahasan forum bilateral Sosek Malindo. Namun langkah konkret belum terlihat,” jelasnya.
Menurut Arief, pihak Malaysia meminta kajian lingkungan yang membuktikan asal usul banjir. Ironisnya, justru di pihak Indonesia, rencana kajian tersebut gagal terlaksana karena terbentur efisiensi anggaran di Balai Wilayah Sungai.
“Inilah kendala utamanya. Tahun ini tidak tersedia anggaran untuk kajian dampak lintas wilayah,” jelas Arief. “Padahal ini menjadi dasar pembicaraan lanjutan dengan Malaysia.”
Sembari menunggu kerja sama antarnegara yang belum pasti, Pemkab Nunukan mengambil langkah nyata. Sebanyak 200 KK dari Desa Atap akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman.
“Lahan sudah tersedia sebagian dan proses pematangan baru mencapai 70 persen. Kami sedang menunggu proses sertifikat dari BPN. Kalau sudah lengkap, pembangunan hunian bisa langsung dimulai,” jelas Arief.
Ia menekankan pentingnya percepatan relokasi agar warga bisa hidup lebih aman dan tidak terus-menerus menjadi korban banjir tahunan. “Relokasi ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek bagi warga yang terus menjadi korban banjir tahunan,” tambahnya.
Menurut Arief, masalah banjir ini tak bisa ditangani hanya oleh pemerintah daerah. “Diperlukan intervensi pemerintah pusat dan keseriusan dalam kerja sama lintas negara. Karena ini bukan sekadar bencana, ini tentang tata kelola wilayah perbatasan,” tandasnya.(*)
This website uses cookies.