NUNUKAN, borderterkini.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan memperkuat sinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan penguatan pendidikan politik di masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan kepemiluan yang berpotensi muncul ke depan.
Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Bawaslu RI terkait konsolidasi demokrasi pasca perubahan tata kelola kelembagaan Bawaslu.
Mulai tahun ini, Bawaslu Kabupaten Nunukan resmi berstatus sebagai satuan kerja (satker) mandiri, baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun manajemen kelembagaan yang berada langsung di bawah Bawaslu Kabupaten.
Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dan kerja sama yang selama ini telah terbangun dengan Kesbangpol Nunukan. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam memetakan isu-isu strategis kepemiluan, khususnya pasca sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hari ini kita berkoordinasi bersama Kesbangpol Nunukan dalam rangka konsolidasi demokrasi di luar masa tahapan. Ini kita lakukan guna memetakan isu-isu berkaitan dengan pemilu, seperti putusan MK yang baru-baru ini disahkan terkait pemisahan pemilihan lokal dan nasional, penguatan penanganan pelanggaran Bawaslu, hingga isu politik uang, politik identitas, serta netralitas ASN,” terangnya Rabu (4/2).
Selain itu, Yusran menambahkan, konsolidasi demokrasi ini juga menjadi bagian dari persiapan Bawaslu Nunukan dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang, agar kualitas demokrasi di daerah perbatasan dapat terus terjaga.
“Pendidikan politik menjadi perhatian kami. Salah satu kegiatan terdekat yang akan kami laksanakan adalah debat pelajar se-Kabupaten Nunukan yang keempat. Kami juga mengapresiasi dukungan Kesbangpol dalam berbagai kolaborasi yang selama ini telah berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, menilai pendidikan politik memiliki peran penting dalam membangun pemahaman generasi muda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pendidikan politik itu perlu. Apa yang diagendakan oleh Bawaslu Nunukan ini sangat baik, karena dengan pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda, akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” tegas Hasan.
Terkait dinamika politik di masyarakat, Hasan menyampaikan bahwa hingga saat ini respons masyarakat Nunukan terhadap isu pilkada langsung maupun tidak langsung masih relatif kondusif dan belum menunjukkan gejolak yang signifikan.
Meski demikian, Kesbangpol menegaskan bahwa penguatan pendidikan politik tetap menjadi tugas dan kewajiban bersama.
“Saya harapan upaya konsolidasi demokrasi serta penguatan pendidikan politik di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda,” tutupnya.(*)
