NUNUKAN, borderterkini.com – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang digelar di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1).
Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memperkuat sinergi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas yang diselenggarakan pemerintah pusat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan nasional dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
Forum ini juga diarahkan untuk memastikan implementasi program prioritas Presiden, termasuk Asta Cita, berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Nunukan Irwan Sabri menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama bagi Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik wilayah perbatasan dengan tantangan pemerintahan yang kompleks.
Menurutnya, kesamaan arah kebijakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial serta ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyamakan arah kebijakan agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah sejalan dengan agenda nasional. Bagi Nunukan sebagai wilayah perbatasan, sinergi pusat dan daerah sangat krusial,” ujar Irwan Sabri.
Ia menambahkan, posisi strategis Nunukan sebagai daerah perbatasan menuntut pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan nasional secara tepat dan konkret di lapangan. Hal tersebut mencakup penguatan wawasan kebangsaan, pemeliharaan kerukunan sosial, serta pengelolaan dinamika masyarakat yang beragam.
Lebih lanjut, Irwan Sabri menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor agar program-program urusan pemerintahan umum tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan umum berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakornas tersebut juga membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan keamanan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan umum. Pemerintah pusat menekankan pentingnya respons cepat, koordinasi berjenjang, serta kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang.
Bagi Kabupaten Nunukan, penguatan urusan pemerintahan umum dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan isu perbatasan negara, mobilitas penduduk, dan keberagaman sosial budaya masyarakat. Kondisi ini menuntut kebijakan yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kita berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah konkret antara pusat dan daerah, sehingga setiap kebijakan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat desa dan kecamatan,” pungkasnya.(*)
