NUNUKAN – Terlepas dari persetujuan APBD 2024, DPRD Nunukan tetap memberikan catatan dan masukan kepada Pemkab Nunukan.
Catatan sebagai rekomendasi itu disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Hamsing dalam paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Kamis (16/11) malam.
Rekomendasi itu diantaranya pelayanan dasar khususnya kesehatan menjadi prioritas pelayanan khususnya di wilayah pedalaman Nunukan. Rekomendasi tersebut juga menyinggung terkait pemetaan kawasan Nunukan yang memenuhi prinsip keadilan sosial, layak dan proporsional.
“APBD 2024 juga diminta merealisasikan Infrastruktur pendidikan, baik kurikulum buku belajar mengajar maupun ektra kurikuler. Mutu tenaga pengajar harus menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan dengan menyiapkan program yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” pesannya.
Kemudian, rekomendasi lainnya yakni pesta budaya pada HUT Kabupaten Nunukan nantinya tidak hanya dilaksanakan di Pulau Nunukan. Namun, juga dilaksanakan secara keseluruhan baik di Kecamatan maupun desa yang kegiatannya disesuaikan dengan kearifan lokal masing masing wilayah.
“Sehingga, seluruh masyarakat di Nunukan bisa merayakan pesta budaya HUT Kabupaten Nunukan,” singkatnya.
Kemudian, lokasi penarikan pajak dan retribusi daerah juga harus menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah Nunukan agar PAD Nunukan meningkat setiap tahun anggaran. Sebab, masih banyak potensi yang bisa dijadikan penarikan pajak dan retribusi daerah yang belum dimaksimalkan secara maksimal.
“Terakhir, perhelatan pesta demokrasi 2024 menjadi agenda prioritas tahun depan sehingga Banggar DPRD Nunukan juga meminta Pemkab Nunukan untuk memastikan anggaran pilkada 2024 tersedia. Apalagi, dalam pesta demokrasi 2024 anggota DPRD Nunukan bertambah 5 orang dengan total keseluruhan 30 anggota legislatif, Pemkab Nunukan diharapkan mengakomodir anggaran Sekretariat DPRD Nunukan terutama terkait pemenuhan kebutuhan AKD,” pungkasnya. (Adv)
This website uses cookies.