NUNUKAN – Arus keluar-masuk tenaga kerja ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia kembali jadi sorotan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, turun langsung ke Kabupaten Nunukan – wilayah rawan yang selama ini menjadi jalur favorit calo dalam memperdagangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Dalam kunjungannya awal pekan ini, Christina tak hanya menyapa calon PMI dan purna PMI, tapi juga membawa misi penting: memutus rantai migrasi ilegal dari akar persoalan — ketidaktahuan dan kemiskinan informasi di desa-desa.
“Kita tidak bisa terus membiarkan warga kita dijerat bujuk rayu calo. Negara hadir, tapi desa harus jadi benteng pertama,” tegas Christina dalam forum edukasi keuangan bersama Bank Indonesia di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (3/6).
PMI Tak Cuma Kirim Uang, Tapi Juga Harus Pulang dengan Masa Depan
Kegiatan edukasi yang digelar Bank Indonesia menyasar para calon pekerja migran dan keluarganya. Tujuannya jelas: meningkatkan literasi keuangan agar mereka tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi saat di luar negeri, tapi juga punya daya tahan dan rencana jangka panjang saat kembali.
“Jangan sampai mereka pulang tetap miskin karena tidak tahu cara kelola uang. Ini yang ingin kita ubah,” ucap Christina.
Masih Banyak Jalur Tikus, Tapi Kesadaran Adalah Tembok Terkuat
Wamen P2MI menegaskan, negara terus memperkuat regulasi dan pengawasan. Namun, di tengah luasnya wilayah perbatasan dan banyaknya ‘jalur tikus’, solusi utama tetap ada di tangan masyarakat.
“Kita tidak bisa pagar setiap jengkal perbatasan. Yang bisa kita lakukan adalah menanamkan kesadaran. Warga harus tahu hak dan prosedurnya,” ujarnya.
Pemkab Nunukan: Kami Tak Bisa Sendiri
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyambut baik kehadiran Wamen P2MI dan menegaskan bahwa persoalan PMI bukan hal baru di daerahnya. Gelombang deportasi dari Malaysia sering menimbulkan beban sosial dan ekonomi di wilayahnya.
“Kami siap bersinergi, tapi penanganan PMI harus lintas sektor dan lintas instansi. Tidak cukup kalau hanya satu pihak yang bekerja,” katanya.
Menurut Hermanus, tantangan di wilayah perbatasan bukan hanya soal pengawasan, tapi juga keterbatasan ekonomi masyarakat yang mendorong mereka mengambil jalan pintas.
“Kami ingin sistem migrasi yang adil dan aman. Tapi untuk itu, masyarakat juga harus diberi opsi legal yang jelas, cepat, dan tidak rumit,” tambahnya.
Pesan Tegas: Mau Kerja ke Luar Negeri? Bisa, Asal Resmi
Christina Aryani menutup kunjungannya dengan pesan tegas: pemerintah tak melarang warganya bekerja di luar negeri. Yang ditolak adalah praktik kotor yang menyengsarakan PMI.
“Kami beri jalan. Mau kerja ke luar? Silakan. Tapi jangan ambil jalan gelap. Kami hadir untuk memfasilitasi yang legal, aman, dan menjamin masa depan,” pungkasnya.(*)
This website uses cookies.