NUNUKAN – Musrembang tahun 2024 akhirnya dibuka secara resmi Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid di ruang pertemuan VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, pada Senin (25/3).
Musrembang untuk rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2025 ini dihadiri langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa dan sejumlah anggota DPRD Nunukan.
Laura mengatakan setidaknya ada sekitar 3.690 usulan yang terinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dari jumlah itu ada sekitar 334 usulan yang berasal dari pokok pikiran DPRD Nunukan.
“Ribuan usulan ini dari 232 desa, 8 kelurahan, 32 kecamatan yang melakukan musrembang. Tapi, tidak semua sementara itu tidak semua usulan dapat diakomodir dalam pembiayaan APBD Tahun 2025,” jelasnya.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada semua pihak agar dapat memahami situasi dan kondisi keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
“Makanya, saya harapkan dapat menyusun program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan di desa, kelurahan dan kecamatan dengan melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi usulan sesuai prioritas pembangunan tahun 2025,” ujarnya.
Selain itu, Laura juga berharap usulan-usulan yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Nunukan agar dapat ditawarkan melalui pendanaan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dengan berbekal program-program strategis agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat teralokasi lebih besar ke Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025.
Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengungkapkan keterlibatan anggota DPRD dalam musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten, merupakan salah satu bentuk keterwakilan masyarakat.
“Karena, melalui anggota DPRD kita dapat menyusun dokumen pokok-pokok pikiran. Hal ini tentu terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah, di tingkat Kabupaten,” bebernya.
Karena itu, Hj Leppa menambahkan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen yang sangat penting untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan, agar tidak lepas terhadap wujud visi misi pemerintah daerah, Kabupaten Nunukan
“ Kami selaku pimpinan DPRD, berharap kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk dapat bekerjasama, serta komitmen yang tinggi, demi mencapai seluruh sasaran, dari arah kebijakan yang telah dirumuskan, dalam RKPD yang akan datang,” jelasnya.(adv/DPRD)
