NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi PKS, Hasbi, kembali turun langsung ke masyarakat untuk memastikan warga memahami pentingnya administrasi kependudukan.
Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), ia menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sei Mengkadu, Selasa (7/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Hasbi menegaskan bahwa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, perkawinan, hingga kematian, merupakan pintu utama untuk mengakses seluruh layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Berkas kependudukan adalah kunci untuk mendapatkan hak-hak pelayanan publik. Karena itu, saya siap membantu warga yang masih mengalami kendala dalam pengurusannya,” ujar Hasbi di hadapan puluhan warga yang hadir.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Nunukan, Agustinus Palentek, SS, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, secara tegas mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda menggunakan jasa calo.
“Semua layanan Dukcapil gratis. Jika ada yang minta biaya, itu pasti bukan dari petugas kami. Uang itu masuk ke kantong calo,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, warga aktif menanyakan berbagai persoalan terkait pengurusan dokumen kependudukan, mulai dari pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan baru, hingga perubahan status perkawinan. Agustinus menjelaskan, seluruh proses kini semakin mudah dan dapat diselesaikan langsung di kantor Disdukcapil tanpa biaya tambahan.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Nunukan, Asri, S.Si., yang bertindak sebagai moderator, serta ditutup dengan doa oleh Ustadz Muhammad Awal Fajri.
Antusiasme warga terlihat tinggi sepanjang acara. Mereka menilai kegiatan seperti ini sangat membantu membuka pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan yang sah dan akurat.
Hasbi berharap kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan terus meningkat, agar tak ada lagi warga yang tertinggal dari akses pelayanan publik akibat kelalaian dalam mengurus dokumen dasar.
“Kita ingin masyarakat Sei Mengkadu dan seluruh wilayah Nunukan semakin mandiri dan melek administrasi. Jangan ada lagi yang bergantung pada pihak ketiga untuk sesuatu yang sebenarnya mudah dan gratis,” pungkasnya.(adv)
