<p>NUNUKAN &#8211; Sebagai simbol toleransi umat beragama di Kabupaten Nunukan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan miniatur 6 rumah ibadah.</p>



<p>Hal itu diungkapkan Ketua FKUB Kabupaten Nunukan, Hermansyah, saat memimpin Coffee Morning, di Sekretariat FKUB Nunukan, Sabtu (9/11).<br>&#8220;Nantinya bangunan miniatur 6 rumah ibadah tersebut akan menjadi simbol kerukunan dan mempertebal toleransi,&#8221; terangnya.</p>



<p>Namun begitu, dia mengakui usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah. Sebab, jika disetujui, pihaknya akan langsung bergerak untuk melakukan pembangunan tersebut.<br>&#8220;Rencananya, miniatur rumah ibadah lintas agama tersebut akan dibangun di samping Sekretariat FKUB Nunukan,&#8221; bebernya.</p>



<p>Nantinya, kata dia, ada kurang lebih 6 rumah ibadah yang akan dibangun dengan masing &#8211; masing luas bangunan 5&#215;6 meter. Namun untuk pembangunan Pura akan lebih luas karena juga akan menjadi tempat ibadah umat Hindu di Nunukan.<br>&#8220;Tentu kita prihatin karena selama ini umat Hindu kalau beribadah hanya di rumah masing &#8211; masing. Kita berharap, dengan adanya Pura nanti, umat Hindu akan mempunyai tempat ibadah,&#8221; jelasnya.</p>



<p>Selain sebagai simbol toleransi, keberadaan 6 rumah ibadah tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru, sebagai simbol kerukunan beragama dan wisata edukasi terutama bagi generasi muda.<br>&#8220;Di sisi lain, komplek miniatur 6 rumah ibadah itu nantinya akan menjadi ikon toleransi di Kabupaten Nunukan karena keberadaan miniatur rumah ibadah lintas agama akan menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Utara,&#8221; tandas Hermansyah.<br><br>Sementara itu menyikapi usulan dari FKUB tersebut, Asisten I Bidang Kesra Pemkab Nunukan, Abdul Munir yang hadir mewakili Bupati Nunukan, menyampaikan apresiasi atas usulan tersebut.<br>&#8220;Apalagi ini menyangkut umat beragama, pastinya Bupati Nunukan sendiri sangat mendukung. Maka kami minta agar desain bangunan segera disampaikan kepada Dinas PU untuk dilanjuti dengan perhitungan anggarannya,&#8221; ucapnya.</p>



<p>Pada kesempatan ini Abdul Munir pun mengingatkan kepada FKUB agar berkoordinasi juga dengan DPRD Kabupaten Nunukan, karena persetujuan anggaran bukan hanya wewenang Pemerintah namun juga dari DPRD.<br>&#8220;Kami harap, FKUB secepatnya juga dapat berkoordinasi dengan DPRD. Karena persoalan anggaran tidak hanya pemerintah Kabupaten tapi juga juga menjadi wewenang teman &#8211; teman di legislatif,&#8221; pungkasnya.(*/dskipnunukan)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.