NUNUKAN, borderterkini.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat benteng keamanan digitalnya di tengah derasnya arus transformasi teknologi.
Hal itu dilihat dari Sosialisasi Information Technology Security Assessment (ITSA) digelar Diskominfo Nunukan dengan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Rabu (12/11) di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Bupati Nunukan.
Dengan mengusung tema “Identifikasi Kerentanan Keamanan Siber Menuju Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Aman dan Terpercaya di Kabupaten Nunukan”, kegiatan ini diikuti oleh para pengelola aplikasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Diskominfo Nunukan, Arif Budiman, menegaskan bahwa kemajuan digital membawa manfaat besar bagi pelayanan publik, namun juga membuka celah risiko yang harus diwaspadai.
“Semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi digital, semakin besar pula risiko dan ancaman yang mengintai. Serangan malware, phishing, hingga upaya peretasan terhadap sistem pemerintahan bukan lagi hal jauh, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja,” ujar Arif.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh OPD dalam menjaga keamanan data dan layanan digital pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital bukan hanya diukur dari seberapa cepat layanan menjadi daring, tetapi juga seberapa kuat sistem tersebut mampu bertahan dari ancaman siber.
“ITSA ini adalah langkah kolektif untuk memastikan data masyarakat Nunukan tetap aman, layanan publik berjalan tanpa gangguan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga,” tegasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BSSN, Taufik Nurhidayat, yang memaparkan beragam potensi ancaman siber, mulai dari serangan rekayasa sosial hingga eksploitasi celah keamanan perangkat lunak.
Ia juga membagikan strategi praktis pertahanan siber, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, pembaruan sistem secara rutin, serta kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan yang bisa menjadi pintu masuk peretasan.
Melalui pelaksanaan Information Technology Security Assessment (ITSA), kata dia, pemerintah daerah didorong untuk memetakan kerentanan sistem informasi, memvalidasi kelemahan dari sudut pandang independen, dan merancang langkah mitigasi yang sejalan dengan standar keamanan nasional.
“Kita tidak hanya membangun sistem digital, tapi juga membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh jika keamanan data terjamin. Ini juga komitmen kita meningkatkan literasi keamanan siber ASN serta memperkuat infrastruktur digital pemerintahan agar lebih tangguh menghadapi ancaman global,” tutupnya.(adv)
