NUNUKAN – Puluhan mahasiswa di Kabupaten Nunukan menggeruduk Mapolres Nunukan, Kamis (17/7).
Mereka menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan keterlibatan empat oknum polisi, termasuk Kasat Narkoba Iptu SDH, dalam jaringan peredaran narkoba.
Aksi digelar di depan gerbang utama Polres dan berlangsung dalam suasana damai namun penuh tekanan moral terhadap institusi kepolisian.
Dalam orasinya, mahasiswa menyebut keterlibatan aparat dalam kejahatan narkoba bukan lagi sekadar pelanggaran etik, tapi bentuk penghianatan terhadap negara dan masyarakat.
“Ini kejahatan sistemik jika dibiarkan. Apalagi yang terlibat justru mereka yang seharusnya berdiri paling depan memberantas narkoba,” tegas Andi Baso, orator aksi.
Mahasiswa menyebut kasus ini telah menghancurkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi titik rawan peredaran narkotika.
Mereka mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada level bawah, tetapi juga menyentuh aktor-aktor pelindung di balik layar.
Salah satu keresahan yang disuarakan mahasiswa adalah maraknya rumor bahwa oknum-oknum polisi yang ditangkap bisa “diselamatkan” karena adanya “kekurangan setoran” atau intervensi dari atasan.
“Kami tidak mau institusi sebesar Polri terjebak dalam politik tutup mata. Jika benar ada yang bermain dalam kasus ini, siapa pun dia, jabatan setinggi apa pun, harus diseret ke pengadilan,” tegas juru bicara aksi dalam dialog terbuka.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan lima tuntutan utama secara tertulis kepada Kapolres Nunukan, yang ditandatangani secara simbolis oleh AKBP Bonifasius di hadapan massa sebagai bentuk komitmen. Berikut isi tuntutan:
1. Evaluasi total kinerja Kapolres jika terbukti lalai dalam pengawasan dan pembinaan internal personel.
2. Keterlibatan Propam dan Divisi Hukum Polri untuk menjamin proses hukum berjalan transparan, tanpa perlindungan jabatan.
3. Pengusutan menyeluruh oleh Mabes Polri terhadap dugaan sindikat narkoba di tubuh Satresnarkoba Polres Nunukan.
4. Kolaborasi Pemda, BNN, Masyarakat Sipil dalam membangun sistem pencegahan narkoba yang lebih kuat di wilayah perbatasan.
5. Pernyataan resmi berkala dari Mabes Polri kepada publik terkait perkembangan kasus, sebagai bentuk akuntabilitas.
Mahasiswa juga mendesak keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, lembaga pemuda, dan institusi keagamaan untuk ikut serta mengawasi pemberantasan narkoba secara partisipatif dan transparan.
“Kami tidak menolak polisi, kami menolak kebusukan yang mencederai institusi. Jangan sampai masa depan anak-anak perbatasan rusak karena kejahatan yang justru dilindungi oleh seragam,” ujar koordinator aksi dengan nada tajam.
Kapolres Hadapi Massa: Janji Evaluasi dan Reformasi Internal
Menanggapi tekanan massa, Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas turun langsung menemui pengunjuk rasa. Ia mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dan menyatakan siap melakukan pembenahan menyeluruh.
“Saya paham kekecewaan kalian. Tapi percayalah, kami tidak akan menutupi pelanggaran ini. Proses hukum sudah berjalan di Mabes Polri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa personel yang terlibat sudah diproses di Jakarta dan penyelidikan kini ditangani sepenuhnya oleh pusat. Selain itu, Polres Nunukan akan melakukan rotasi jabatan dan evaluasi sistem kerja untuk menutup celah pelanggaran hukum di tubuh internal.
“Kami akan bersih-bersih. Rotasi akan dilakukan. Sistem pengawasan akan diperbaiki. Tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Pernyataan ini disambut mahasiswa dengan harapan, namun tetap disertai peringatan agar Kapolres tak hanya mengobral janji, melainkan menunjukkan hasil nyata dalam waktu dekat.(*)
This website uses cookies.