NUNUKAN, borderterkini.com – Laju inflasi di Kabupaten Nunukan pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,22 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen, menandakan tekanan harga di wilayah perbatasan tersebut masih relatif terkendali.
Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan dalam pemaparan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), Selasa (3/3).
Selain inflasi tahunan, tercatat inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,25 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 1,06 persen.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, menjelaskan bahwa secara umum kondisi inflasi daerah masih berada dalam koridor yang aman.
“Inflasi year-on-year Februari 2026 tercatat 4,22 persen, inflasi month-to-month 0,25 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen,” ujarnya.
Secara tahunan, terdapat lima komoditas utama yang memberi andil besar terhadap pembentukan inflasi. Tarif listrik menjadi penyumbang terbesar, diikuti emas perhiasan.
Selain itu, komoditas perikanan seperti ikan tongkol (ikan ambu-ambu) dan ikan cakalang turut mendorong kenaikan harga, bersama bahan bangunan berupa batu bata atau batu tela.
Menurut Iskandar, kenaikan pada kelompok energi dan sejumlah komoditas pangan menjadi faktor dominan pembentuk inflasi tahunan di Nunukan.
Sementara itu, pada sisi bulanan, cabai rawit tercatat sebagai komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi Februari. Selain cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada emas perhiasan, tomat, ikan cakalang, dan ketimun.
Meski ada kenaikan pada beberapa komoditas, sejumlah bahan pangan justru mengalami penurunan harga dan membantu menahan laju inflasi. Bayam, kangkung, dan wortel tercatat turun harga, demikian pula sabun mandi dan bawang merah yang menyumbang deflasi secara bulanan.
“Fluktuasi harga komoditas segar seperti sayuran memang cukup cepat berubah dan sangat memengaruhi inflasi jangka pendek,” jelasnya.
Jika dibandingkan secara regional, inflasi Kabupaten Nunukan juga masih lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang secara tahunan tercatat 4,75 persen dan secara bulanan 0,47 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan di Kota Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing berada di angka 5 persen.
Data ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas strategis yang berpengaruh langsung pada daya beli masyarakat.
BPS memastikan akan terus memantau perkembangan harga serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjaga stabilitas harga di daerah perbatasan tersebut.(*)
