<p>NUNUKAN &#8211; Kasus dugaan pemecatan sepihak perusahan terhadap buruh membuat DPRD Nunukan akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).<br>Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husein dalam rapat dengar pendapat bersama buruh yang tergabung PK F Hukatan KSBSI PT SIL pada Senin (9/12/2024).</p>



<p>Menurutnya, dari pansus inilah nantinya akan dilakukan investigasi kejadian yang sebenarnya. Sehingga, DPRD Nunukan dapat memberikan solusi yang terbaik.<br>“Karena banyak Banyak hal yang perlu dibedah di PT SIL SIP. Makanya, banyak catatan penting kita terhadap PT SIL ini. Sehingga, pansus diharapkan bisa menuntaskan persoalan yang ada,&#8221; bebernya.</p>



<p>Salah satu contoh, kata dia, masalah gaji karyawan tak sesuai aturan, nihilnya plasma, sampai tidak adanya CSR yang pernah dilaporkan ke Pemda Nunukan.<br>&#8220;Belum lagi tempat tinggal buruh atau karyawan. Apalagi adaya pemutusan kerja sepihak, ini kan ada tanda besar,&#8221; bebernya.<br>Dia juga menduga adanya pelanggaran HAM yang terjadi di perusahan tersebut. Misal, karyawan diberi tempat tinggal 3&#215;3 lalu dihuni hingga 4 kepala keluarga.<br>&#8220;Belum lagi, intimidasi-intimidasi perusahaan yang kita dengar dalam rapat ini. Nah, ini semua harus ada kejelasan dari perusahan,&#8221; bebernya.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.