NUNUKAN – Kelangkaan ikan pelagis kecil seperti layang dan kembung di Kabupaten Nunukan semakin terasa dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi ini membuat harga melonjak tajam di pasar, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor, dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Asmar, di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, belum lama ini.
Dalam forum tersebut, salah satu opsi darurat yang mengemuka adalah mendatangkan pasokan ikan dari Tawau, Malaysia, mengingat wilayah tersebut memiliki stok ikan yang relatif stabil dan jaraknya berdekatan dengan Nunukan.
“Aspek kebutuhan pangan masyarakat adalah yang utama. Karena itu, mendatangkan ikan dari Tawau bisa menjadi salah satu opsi untuk mengatasi kelangkaan. Tetapi, ini tidak sederhana, sebab regulasi lintas negara cukup ketat,” kata Asmar.
Asmar menekankan, jika opsi impor ikan ini ditempuh, maka harus dipastikan sesuai aturan karantina, standar mutu pangan, hingga mekanisme perdagangan lintas batas. Apalagi, Nunukan berada di wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran regulasi terkait perdagangan internasional.
“Dari sisi kebutuhan masyarakat, impor bisa jadi solusi cepat. Namun dari sisi aturan, kita harus sangat hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Namun Asmar kembali menegaskan bahwa wacana impor ikan dari Tawau hanya menjadi opsi darurat untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
Sementara untuk jangka panjang, strategi utama tetap diarahkan pada penguatan sektor perikanan lokal, mulai dari bantuan armada nelayan, subsidi operasional, hingga stabilisasi distribusi ikan.
“Nunukan adalah daerah kaya laut. Tidak seharusnya masyarakat di sini kesulitan mendapatkan ikan. Karena itu, impor hanya langkah darurat, sementara fokus kita tetap memperkuat nelayan lokal,” pungkas Asmar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Suhadi, menambahkan bahwa wacana impor ini masih sebatas diskusi awal. Pihaknya akan segera menggelar rapat teknis bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan daerah.
“Semua opsi akan kita kaji secara teknis. Termasuk potensi dampak bagi nelayan lokal, agar solusi jangka pendek ini tidak justru merugikan masyarakat kita sendiri,” jelasnya.(*)
