Categories: Nunukan

Komitmen Berantas TPPO dan TPPM di Perbatasan, Imigrasi Perkuat Pengawasan

Published by
admin

&NewLine;<p>NUNUKAN – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan&comma; Adrian Soetrisno&comma; secara resmi menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang &lpar;TPPO&rpar; dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia &lpar;TPPM&rpar; di Perbatasan Melalui Kerja Sama dengan Organisasi Internasional&comma; yang dirangkaikan dengan Lokakarya Training Need Analysis&comma; pada Senin &lpar;5&sol;8&rpar; di Balikpapan&comma; Kaltim&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kejahatan transnasional&comma; khususnya di wilayah perbatasan yang rawan dijadikan jalur masuk maupun keluar bagi praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Pembahasan dalam rapat ini tidak hanya menyoroti tantangan operasional di lapangan&comma; tetapi juga fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendekatan berbasis kebutuhan pelatihan &lpar;training need analysis&rpar;&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Kehadiran berbagai pemangku kepentingan&comma; termasuk jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi&comma; perwakilan organisasi internasional&comma; aparat penegak hukum&comma; dan Kantor Imigrasi dari wilayah perbatasan&comma; seperti Nunukan&comma; menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa penanganan TPPO dan TPPM tidak bisa dilakukan secara parsial&period; Diperlukan kolaborasi yang terintegrasi&comma; berbasis data&comma; serta penguatan koordinasi antarlembaga&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dalam sesi diskusi&comma; Kepala Kantor Imigrasi Nunukan secara khusus menyampaikan realitas dan tantangan yang dihadapi di lapangan&period;<br>Salah satu isu yang disorot adalah kompleksitas pengawasan di jalur-jalur tidak resmi serta perlunya penanganan yang berimbang antara pendekatan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan&comma; seperti perempuan dan anak-anak yang menjadi korban TPPO&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Wilayah perbatasan seperti Nunukan tidak hanya menjadi pintu keluar bagi Pekerja Migran Indonesia&comma; tetapi juga menjadi titik rawan penyusupan jaringan TPPO dan TPPM&period; Oleh karena itu&comma; pendekatan yang kami gunakan bersifat humanis namun tetap tegas&comma; dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan pengawasan keimigrasian yang menyeluruh&comma;&&num;8221&semi; ujar Adrian Soetrisno dalam paparannya&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ia juga menambahkan bahwa partisipasi Kantor Imigrasi Nunukan dalam kegiatan ini bukan sekadar formalitas&comma; melainkan bentuk nyata dari komitmen institusional dalam memperkuat sistem deteksi dini dan kapasitas penanganan kasus-kasus TPPO dan TPPM di kawasan perbatasan&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan perbatasan memerlukan perhatian khusus karena tantangannya sangat kompleks dan dinamis&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kegiatan ini sangat penting untuk menyelaraskan pemahaman dan strategi di antara para pemangku kepentingan&comma; serta memastikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan yang potensial menjadi korban TPPO dan TPPM&comma;” ujarnya&period;<br><br>Lokakarya Training Need Analysis yang menjadi bagian dari kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan pelatihan aktual bagi petugas di lapangan&comma; agar pendekatan penanganan tidak hanya bersifat reaktif&comma; tetapi juga preventif&period; Dengan pemetaan ini&comma; diharapkan akan tercipta standar pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal dan tantangan operasional di masing-masing daerah perbatasan&period;<br><br>Sebagai salah satu titik sentral arus migrasi di kawasan timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah&comma; Malaysia&comma; Kabupaten Nunukan kerap menjadi lokasi strategis bagi sindikat perdagangan orang&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Oleh sebab itu&comma; kehadiran aktif Kantor Imigrasi Nunukan dalam forum-forum strategis seperti ini sangat penting untuk memastikan suara dari lapangan didengar dan dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional maupun kerja sama internasional&period;<br><br>Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rencana aksi bersama yang konkret serta tindak lanjut terstruktur dalam memperkuat pengawasan keimigrasian dan perlindungan terhadap warga negara&comma; khususnya mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi lintas batas negara&period;&lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft"><a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onClick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email"><img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 170px&semi;height&colon; 24px&semi;" &sol;><&sol;a><&sol;div>

admin

This website uses cookies.