NUNUKAN, borderterkini.com – Dinamika pemanfaatan ruang laut di wilayah perbatasan Nunukan kian kompleks dan sarat konflik kepentingan.
Kondisi tersebut mengemuka dalam audiensi Komisi II DPRD Nunukan bersama tim akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) di ruang kerja Ketua DPRD Nunukan, Selasa (13/1).
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, mengungkapkan bahwa ruang laut Nunukan saat ini menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan, mulai dari aktivitas budidaya perikanan, pelayaran, keselamatan navigasi, hingga kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menyebut fenomena race for space tak terelakkan ketika ruang laut dipersepsikan sebagai common property atau milik bersama, sementara pengaturan dan pengawasan belum berjalan optimal.
“Ketika aturan tertinggal dari dinamika di lapangan dan pengawasan lemah, ego sektoral muncul. Saling klaim terjadi dan berujung pada tragedy of the commons atau tragedi kepemilikan bersama,” ujar Andi Fajrul di hadapan akademisi UNAIR.
Menurutnya, konflik ruang laut di Nunukan tidak lagi sebatas wacana akademik. Di lapangan, benturan kepentingan telah nyata terjadi, memunculkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang potensi konflik antar pelaku usaha serta masyarakat pesisir.
Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektor. Aturan yang tidak adaptif dinilai gagal menjawab kebutuhan aktual masyarakat dan perkembangan aktivitas di wilayah perairan perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Komisi II DPRD Nunukan juga menanggapi pemaparan UNAIR terkait rencana program Bahari Berdaya. Program pengabdian masyarakat ini dinilai relevan untuk mendukung penataan ekosistem laut melalui penguatan kapasitas masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku perikanan.
“Penataan ruang laut tidak cukup hanya lewat regulasi. Program seperti Bahari Berdaya penting karena menyentuh langsung masyarakat pesisir, lewat peningkatan pemahaman dan keterampilan,” katanya.
Program Bahari Berdaya dirancang untuk meningkatkan kapasitas komunitas pesisir melalui pelatihan, lokakarya, serta inovasi pascatangkap yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi lingkungan setempat.
Program ini juga mengembangkan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara, melibatkan nelayan, pemuda lokal, akademisi, hingga mitra internasional.
Selain penguatan kapasitas, program tersebut menghasilkan produk pengetahuan bersama seperti peta praktik bahari, modul komunitas, dan dokumentasi naratif yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik maupun bahan perumusan kebijakan publik.
Andi Fajrul menegaskan, pengelolaan laut Nunukan ke depan harus mengakui dan menghargai pengetahuan lokal masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Sebatik.
“Pengetahuan tentang praktik perikanan, pengelolaan laut, dan tradisi bahari masyarakat lokal perlu dicatat dan dihargai agar pengelolaan perairan Nunukan berjalan lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
