NUNUKAN – Setelah menerima laporan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Nunukan dari Bupati Nunukan, kini lima fraksi di DPRD memberikan pandangan umum (PU) atas pertanggungjawaban APBD 2022.
Seperti yang diungkapkan melalui Juru bicara Fraksi Hanura Hj Nikmah yang mengapresiasi keberhasilan pemerintah pada pencapaian indikator makro pembangunan, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 67.16 poin.
Keberhasilan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 yang mencapai Rp106 miliar atau 81,11 persen dari target.
“Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa catatan terhadap LKPj Bupati Nunukan 2022. Salah satunya dengan meningkatnya PAD Nunukan. Realisasi PAD 2022 mencapai sebesar Rp106 miliar atau 81,11 persen. PAD yang melampaui target menggambarkan ekonomi yang membaik atau bisa jadi proyeksi target yang kurang cermat,” ujar Nikmah, Senin (10/7/2023).
Juru Bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional Hendrawan, juga mengapresiasi atas raihan Pemkab Nunukan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara berturut-turut.
“Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta penjelasan terkait realisasi PAD yang mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan sebelumnya,” jelasnya.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta Pemkab Nunukan untuk rasional dalam proses perencanaan. Khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor PAD dan dalam proses perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal.
“Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan,” ucapnya.
Juru bicara Fraksi Gerakan Karya Pembangunan Siti Raudah Arsyad mengungkapkan secara presentase, pendapatan Nunukan pada 2022 realisasi 102,14 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,275 triliun. Realisasi PAD 81,11 persen dari target Rp130.699 milyar, pendapatan transfer realisasi 104,75 persen dari target Rp1,135 triliun.
Fraksi GKP meminta komitmen Bupati Nunukan sebagai kepala daerah untuk terus meningkatkan PAD melalui usulan program, kajian maupun rancangan kebijakan dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan Nunukan. Dengan begitu opini WTP yang diterima Pemkab Nunukan berkorelasi linier dengan peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan LKPD ini segera dirampungkan, agar kita bisa masuk pada tahapan selanjutnya yaitu rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Nunukan tahun anggaran 2023,” pungkasnya.(adv)
This website uses cookies.