NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan, khusunya Komisi II melakukan monitoring terhadap program dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Nunukan yang terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kamis (23/1).
Pengawasan itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, bersama anggota, H Firman Latif, Ramsyah, dan Triwahyuni.
Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana progress program kepariwisataan, Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nunukan sesuai porsi anggaran yang telah ditetapkan tahun ini.
Dalam pertemuan itu, anggota legislatif ini menyampaikan sejumlah gagasan terkait peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Nunukan.
“Inilah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata, tidak hanya mendatangkan wisatawan, namun juga harus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” terang Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul.
Menurutnya, Nunukan memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya. Sehingga pengelolaan harus dilakukan dengan maksimal.
“Kita harus mampu mengelola potensi ini dengan baik agar dapat menarik lebih banyak wisatawan, Pariwisata harus fokus pada satu wisata unggulan yang tentunya memberikan income terhadap PAD Nunukan,” imbuhnya.
Apalagi, kata dia, masih banyak objek potensi wisata yang dimiliki belum tergarap maksimal. Bahkan, sektor pariwisata hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
“Ini dikarenakan dari minimnya kunjungan wisatawan yang berimbas pada terbatasnya pendapatan daerah. Masyarakat pun cenderung memilih berlibur ke luar daerah karena terbatasnya pilihan destinasi wisata yang menarik dan nyaman di Nunukan,” bebernya.
Anggota DPRD Nunukan, Firman Latih mengatakan kendala utama yang menghambat pengembangan pariwisata di Nunukan adalah kurangnya infrastruktur pendukung.
“Jadi, meskipun objek wisata yang menarik, namun akses menuju lokasi tersebut masih terbatas. Kondisi jalan yang buruk, minimnya transportasi umum, dan fasilitas umum yang kurang memadai menjadi penghalang bagi wisatawan untuk berkunjung,” tambahnya.
Selain itu, kata dia, kurangnya promosi dan informasi yang terpusat mengenai potensi wisata di Nunukan juga turut berkontribusi pada minimnya minat wisatawan. Begitu juga promosi yang lebih gencar untuk memperkenalkan potensi wisata Nunukan kepada masyarakat luas, baik domestik maupun mancanegara.
“Makanya, untuk mengatasi permasalahan itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di kawasan wisata, seperti perbaikan jalan, penyediaan sarana transportasi, dan pembangunan fasilitas umum yang memadai,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Triwahyuni juga menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di Nunukan.
“Dengan kualitas SDM yang unggul tentunya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Disparpora perlu memprogramkan Pelatihan bagi pelaku wisata, seperti pemandu wisata, dan UMKM, yang dilakukan secara berkelanjutan,” bebernya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi II lainnya, Ramsyah yang menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, penginapan, dan tempat wisata harus terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
Menanggapi masukan dan saran dalam monitoring tersebut, Kepala Disparpora Nunukan, Abdul Khalid menyampaikan terimakasihnya atas masukan yang diberikan.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pariwisata di Kabupaten Nunukan. Masukan dari Komisi II akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyusun program kerja ke depan,” ujarnya.
Untuk diketahui, hasil dari monitoring ini akan dijadikan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Nunukan dan rencananya Komisi II DPRD Nunukan juga akan mengundang Instansi terkait untuk membahas hal ini melalui RDP.(*)
