SEBATIK — Kekecewaan masyarakat perbatasan Sebatik akhirnya meledak ke permukaan. Sabtu (4/10) sore, sejumlah pemuda dari berbagai organisasi di Sebatik turun ke jalan dan menyegel gerbang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban mengoperasikan gerbang resmi lintas negara itu.
Aksi ini digelar tak lama setelah rombongan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto dan Komisi II DPR RI meninggalkan Sebatik usai kunjungan singkat yang disebut warga “tanpa hasil dan arah yang jelas.”
“Kami muak. Datang cuma untuk foto-foto, bukan cari solusi. PLBN ini sudah jadi bangunan kosong bertahun-tahun. Kalau cuma seremoni, jangan datang!” teriak Dedy Kamsidi, salah satu pemuda penggerak aksi.
Gerbang PLBN yang selama ini tertutup itu kini dipasangi spanduk dan tali kuning oleh massa. Di antaranya terbentang tulisan besar “DPR RI Komisi II Musuh Rakyat Sebatik yang Susah Diatur,” “Wamen Gagal Crottt!! Hanya Menghasilkan Tetesan Kosong,” dan “Bima Arya Buang-Buang Anggaran di Sebatik, Hasilnya Nol!”
Spanduk itu menjadi luapan kemarahan yang lama terpendam. Bagi para pemuda, kunjungan pejabat pusat sudah terlalu sering hanya berhenti pada janji tanpa kepastian.
Meski berlangsung damai, aksi penyegelan itu menyampaikan pesan keras bahwa anak-anak muda Sebatik tidak akan diam lagi. Mereka bertekad terus menekan pemerintah hingga PLBN benar-benar difungsikan.
“Kalau PLBN tidak segera dibuka, jangan salahkan kami kalau akan ada aksi lanjutan. Kami ingin hidup layak di negeri sendiri, bukan terus menyeberang secara ilegal ke Malaysia,” ujar Dedy Kamsidi.
Menurutnya, aksi penyegelan simbolik itu adalah peringatan keras kepada pemerintah agar segera menentukan sikap: membuka PLBN Sebatik atau jujur mengakui kalau belum mampu.
Pemuda Sebatik menyebut, sejak PLBN rampung dibangun dengan anggaran lebih dari Rp200 miliar, pemerintah pusat terus berdalih soal “koordinasi dan regulasi lintas negara”.
Sementara di lapangan, fasilitas dan petugas sudah siap bekerja, mulai dari imigrasi, bea cukai, karantina, hingga pengamanan lintas batas.
“Yang belum siap itu cuma kemauan pemerintahnya. Kami di perbatasan sudah lama siap,” kata Isyak, disambut sorakan setuju dari massa.
Aksi ini juga diwarnai kehadiran sejumlah anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik yang datang langsung mendengar aspirasi pemuda. Mereka mengaku memahami kekecewaan warga karena hasil kunjungan Wamendagri dan Komisi II tidak memberikan arah yang jelas soal kapan PLBN akan difungsikan.
“Kami datang bukan untuk melawan, tapi menuntut hak kami sebagai warga negara di tapal batas. Sebatik ini garda depan Indonesia, bukan halaman belakang,” tegas salah satu peserta aksi melalui pengeras suara.(*)
