NUNUKAN, borderterkini.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Senin (26/1).
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kinerja pembangunan daerah selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, khususnya pada indikator makro pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 telah mencapai angka 69,87. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat.
“IPM kita menunjukkan tren positif. Ini menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat secara umum mengalami peningkatan,” ujar Iwan pada Senin (26/1).
Selain IPM, angka kemiskinan juga berhasil ditekan hingga berada pada level 5,27 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi produktif.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,61 persen, yang menunjukkan kondisi pasar kerja daerah relatif stabil. Gini ratio yang berada pada angka 0,257 juga mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat cenderung menurun dan pemerataan ekonomi mulai membaik.
Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan dinilai belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pertumbuhan ekonomi memang masih perlu kita dorong lebih kuat lagi, terutama melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah,” jelasnya.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, FKP RKPD Tahun 2027 mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”.
Tema ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Iwan, pemerataan kebutuhan infrastruktur menjadi langkah penting agar pembangunan lebih terarah dan berbasis data.
Infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas, seiring dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas produksi masyarakat.
“Pemerataan infrastruktur ini penting agar pembangunan tidak bersifat parsial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Dalam forum tersebut, Bappeda Litbang juga memaparkan enam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2027. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur layanan dasar.
Kedua, pembangunan infrastruktur ekonomi strategis yang mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan sektor unggulan.
Prioritas ketiga adalah pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tangguh terhadap bencana, sejalan dengan upaya mitigasi risiko dan adaptasi perubahan iklim.
Keempat, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, prioritas kelima mencakup peningkatan perlindungan sosial serta pelestarian kebudayaan daerah sebagai bagian dari penguatan identitas dan kohesi sosial masyarakat.
Sementara prioritas keenam diarahkan pada penguatan potensi dan daya saing generasi muda agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Sebagai arah kebijakan yang terukur, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menetapkan target indikator makro pembangunan daerah tahun 2027.
Target tersebut meliputi IPM sebesar 71,35, Tingkat Pengangguran Terbuka 2,39 persen, angka kemiskinan 5,15 persen, gini ratio 0,255, serta laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen.
Dengan perencanaan yang matang, partisipatif, dan berbasis data, pembangunan daerah diharapkan semakin tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan nasional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jadi di forum ini, kita harapkan seluruh saran, kritik, dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan dapat menjadi bahan penyempurnaan RKPD Tahun 2027,” pungkasnya.(*)
