Pemkab Berikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Soal Raperda APBD 2024

NUNUKAN – Usai mendengar dan menerima pandangan lima fraksi, Pemkab Nunukan akhirnya memberikan jawaban atas Raperda APBD Nunukan 2024

Jawaban yang disampaikan langsung Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah itu disampaikan dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa pada Rabu (1/11) lalu.

Untuk PU Hanura, Hanafiah mengatakan Pemkab Nunukan mengapresiasi dukungan yang disampaikan. Terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dimana penurunan terjadi pada target retribusi daerah.

Menurutnya, pada 2024 adanya peralihan aturan terbaru dari Undang-undang Nomor 28/2009 digantikan UU Nomor 1/2022 tentang HKPD yang berdampak pada potensi objek pajak baru.

Sehingga, kedepannya penarikan pajak daerah dan retribusi daerah akan lebih dimaksimalkan serta akan terus bersinergi dengan OPD pemungut retribusi daerah.

Kemudian, Pemkab Nunukan tetap berkomitmen untuk anggaran bidang pendidikan yang telah dialokasikan sebesar 20 persen dan bidang kesehatan sebesar 10 persen dari APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lalu, Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan penurunan proyeksi PAD 2024 dibanding 2023 dikarenakan pada sektor pajak BPHTB 2023 terdapat realisasi pembayaran BPHTB HGU PT. SIL dan PT.SIP.

Namun, pada 2024 belum ada informasi terkait penerbitan HGU perusahaan perkebunan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran pajak BPHTB dikarenakan masa berlaku HGU 25 tahun, kecuali ada permohonan HGU baru.

“Pemkab Nunukan tetap menfokuskan prioritas pembangunan sesuai dengan sasaran dan target yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” tambahnya.

Untuk Pemandangan umum melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pengadaan rumah singgah akan menjadi perhatian pemerintah. Ini akan diusulkan melalui dana alokasi khusus (DAK) ataupun bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara guna meringankan biaya bagi pasien yang dirawat di RSUD Nunukan khususnya bagi pasien dari luar Kecamatan Nunukan.

“Terkait pembangunan poliklinik pada RSUD akan diusulkan melalui DAK ataupun bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara guna peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (adv)