NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu langkah strategisnya adalah menjajaki kerja sama pembukaan kelas khusus Program Kuliah Jarak Jauh (PKJJ) Universitas Terbuka (UT) Tarakan di wilayah Kabudaya (Kecamatan Krayan, Lumbis, Lumbis Ogong, dan sekitarnya).
Hal itu dilihat dari diskusi penjajakan yang dilakukan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dengan Direktur dan Manajemen Akademik UT Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, pada Kamis, 20 Juni 2025.
Program ini menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan akses pendidikan tinggi di perbatasan, sekaligus solusi bagi masyarakat kurang mampu yang tak sanggup membiayai kuliah anak ke luar daerah. Selain itu, juga ditujukan untuk peningkatan kualifikasi aparatur dan tenaga kerja aktif di wilayah 3T.
Rencana pembukaan kelas PKJJ UT di Kabudaya akan dimulai penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, dengan program studi prioritas ;
1. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) – Jurusan Ilmu Pemerintahan (khusus aparatur desa),
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) – Jurusan PGSD dan PAUD,
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) – Jurusan Manajemen,
4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST) – Jurusan Agribisnis.
“Pilihan jurusan ini sesuai dengan kebutuhan rill SDM Nunukan, baik dari kuantitas, kualitas dan kualifikasinya untuk masa kini dan masa akan datang,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Nunukan dari Dapil IV, Donal S.Pd, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia menilai langkah tersebut tepat dan strategis untuk mendukung percepatan peningkatan IPM dan menjawab kebutuhan riil SDM di wilayah perbatasan.
UT sendiri adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah terakreditasi A dan sejak 1984 berkomitmen menghadirkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh untuk menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T.
Apalagi, kelas PKJJ UT di Kabudaya dirancang murah, fleksibel, dan berbasis zonasi, dengan model layanan jemput bola yang sesuai dengan konteks geografis dan keterbatasan wilayah.
“Program ini sangat penting, bukan hanya karena memudahkan akses kuliah tanpa harus keluar daerah, tapi juga karena membuka ruang harapan baru bagi generasi muda, aparatur desa, dan tenaga pendidikan di wilayah terpencil,” ungkapnya.
Sebagai bentuk penguatan program, dirinya juga mendorong Pemerintah Daerah agar dapat menyiapkan skema beasiswa khusus bagi calon mahasiswa, terutama untuk tiga kelompok utama.
Diantaranya, anak-anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan, perangkat desa yang ingin meningkatkan kualifikasi pemerintahan, dan guru honorer dan tenaga pendidik yang membutuhkan peningkatan kompetensi formal.
“Karena, biarpun banyak jurusan atau kampus sudah sampai di tangga masyarakat, kalau pembiayaannya mahal, sama juga memberatkan masyarakat. Ya, paling tidak diberikan beasiswa khusus dari Pemkab Nunukan untuk anak-anak kita disana,” pungkasnya.(*)
