<p><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027. </p>



<p>Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (26/3/2026) ini dihadiri seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan pembangunan.<br></p>



<p>Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan agar terintegrasi dalam perencanaan daerah tahun 2027.</p>



<p>Ia menjelaskan, rancangan awal Renja memuat tiga agenda utama yakni usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kewilayahan tahun 2026, usulan program yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2026, serta pagu indikatif perangkat daerah tahun 2026.</p>



<p>&#8220;Forum ini memastikan seluruh usulan masyarakat dan DPRD dapat terakomodasi secara terstruktur, sehingga tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” tegasnya.</p>



<p>Melalui forum tersebut, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) mengajak seluruh OPD dan stakeholder untuk bersama-sama merumuskan serta menyempurnakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.</p>



<p>&#8220;Kepada seluruh kepala perangkat daerah, kepala bidang hingga kepala sub bidang/seksi yang membidangi penyusunan program, kami harapkan dapat memaparkan rancangan awal Renja 2027 secara komprehensif dan realistis,” ujar Hermanus.</p>



<p>Ia menambahkan, kegiatan FPD yang berlangsung selama dua hari ini dipimpin oleh para asisten yang membidangi masing-masing perangkat daerah agar pembahasan lebih fokus dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.</p>



<p>&#8220;Forum ini bukan sekadar formalitas. Kita ingin menghasilkan program yang benar-benar berdampak, mampu menjawab persoalan pembangunan, dan membawa kemajuan nyata bagi Kabupaten Nunukan,” katanya.</p>



<p>Hermanus juga menekankan pentingnya penajaman program prioritas agar pembangunan lebih efektif dalam menjawab permasalahan mendasar di daerah.</p>



<p>&#8220;Yang terpenting dari forum ini adalah menginventarisir hasil Musrenbang kecamatan, Musrenbang kewilayahan, dan pokir DPRD. Semua harus dirangkum menjadi satu arah kebijakan pembangunan yang jelas,” ujarnya.</p>



<p>Ia mengingatkan bahwa dinamika global saat ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun kebijakan fiskal negara. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih adaptif dan mampu mendeteksi perubahan kebijakan sejak dini.</p>



<p>&#8220;Kita harus realistis. Situasi global bisa berdampak pada fiskal negara. Maka perencanaan daerah harus lebih cermat, lebih efisien, dan benar-benar fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.</p>



<p>Dalam kesempatan tersebut, Hermanus kembali menekankan pentingnya implementasi program 17 Arah Baru Menuju Perubahan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.</p>



<p>&#8220;Program 17 arah perubahan harus menjadi pedoman utama. Jangan sampai perencanaan kita tidak sejalan dengan visi besar pembangunan daerah,” katanya.</p>



<p>Ia juga menyinggung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta pentingnya evaluasi terhadap program yang tidak menyentuh masyarakat secara langsung.</p>



<p>“Program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat harus dievaluasi. Anggaran harus difokuskan pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.<br></p>



<p>Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang yang juga Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum untuk membahas sekaligus mengevaluasi program perangkat daerah agar dapat direalisasikan sesuai ketentuan.</p>



<p>“Forum ini bertujuan memastikan program yang disusun perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan, realistis dari sisi anggaran, serta memiliki indikator kinerja yang jelas,” ujarnya.</p>



<p>Ia menambahkan, laporan hasil kinerja perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat juga akan diserahkan paling lambat 31 Maret 2026.<br></p>



<p>“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan forum ini untuk menyempurnakan perencanaan, sehingga Renja 2027 benar-benar berkualitas dan implementatif,” tutupnya.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.