<p><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Anggota DPRD Nunukan Daerah Pemilihan III Pulau Sebatik, Hamsing, menyoroti serius dampak pergeseran garis batas Indonesia–Malaysia yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat perbatasan, meski secara luasan wilayah disebut menguntungkan negara.</p>



<p>Hamsing menegaskan, secara historis batas wilayah di Pulau Sebatik sebenarnya telah jelas sejak lama. Namun, perubahan kebijakan di tingkat pusat yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia–Malaysia justru memunculkan persoalan baru di lapangan.</p>



<p>&#8220;Kalau ada dasarnya, tentu batas yang dulu itulah yang kita pertahankan. Tapi ini kan berbeda dengan kebijakan pusat dan kesepakatan bilateral. Harapan kami, kesepakatan itu benar-benar untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan sebaliknya,” jelasnya pada Kamis (22/1)</p>



<p>Ia mengungkapkan, pergeseran batas wilayah telah berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pemilik lahan yang kini kehilangan hak atas tanahnya.</p>



<p>“Ada masyarakat yang lahannya hilang gara-gara pergeseran batas. Memang secara negara kita diuntungkan, katanya ada ribuan hektare masuk ke kita. Tapi bagi masyarakat, ini perubahan yang tidak nyaman,” ujarnya.<br></p>



<p>Menurut Hamsing, persoalan paling krusial hingga kini adalah tidak adanya kejelasan ganti untung bagi warga terdampak. Padahal, isu tersebut terus dipertanyakan masyarakat kepada para wakil rakyat di daerah.<br></p>



<p>&#8220;Yang selalu masyarakat tanyakan ke kami itu soal lahan yang katanya mau diganti untung. Tapi sampai detik ini, tidak ada ganti untung. Hak masyarakat belum diberikan,” tegasnya.<br></p>



<p>Ia menekankan, kebijakan penetapan batas wilayah seharusnya tidak hanya dilihat dari keuntungan teritorial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan.<br></p>



<p>&#8220;Wilayah perbatasan ini garda terdepan negara. Kalau garis perbatasan selalu berubah-ubah, dampaknya ke sektor keamanan, perekonomian, dan kenyamanan masyarakat. Masyarakat jadi tidak tenang,” katanya.<br></p>



<p>Hamsing juga menyinggung kekhawatiran terhadap aset strategis negara di wilayah perbatasan. Ia mencontohkan isu jembatan panjang yang telah dibangun dan disebut-sebut berpotensi terdampak jika mengikuti klaim pihak Malaysia.<br></p>



<p>&#8220;Kalau sampai aset negara seperti itu kena, jelas itu merugikan kita,” ujarnya.<br></p>



<p>Sebagai wakil masyarakat perbatasan, Hamsing meminta pemerintah pusat tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan final terkait penetapan garis batas.<br></p>



<p>&#8220;Kami berharap pemerintah pusat betul-betul meneliti kepentingan masyarakat, kepentingan ekonomi, dan kepentingan keamanan sebelum mengambil keputusan yang sifatnya tetap,” tegasnya.<br></p>



<p>Ia berharap, penetapan batas wilayah ke depan benar-benar mampu menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan.<br></p>



<p>“Jangan sampai kepentingan masyarakat perbatasan dikesampingkan. Keamanan wilayah harus terjaga, dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Hamsing.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.