NUNUKAN, borderterkini.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyoroti urgensi percepatan pembangunan dan integrasi logistik di Pulau Sebatik, menyusul belum beroperasinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi salah satu fasilitas strategis di wilayah perbatasan.
Tekanan untuk mempercepat pembenahan datang langsung dari Bupati Nunukan H Irwan Sabri, yang menempatkan Sebatik sebagai prioritas utama pengelolaan tapal batas.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, menegaskan bahwa Sebatik bukan hanya beranda terdepan NKRI, tetapi juga ruang ekonomi yang terus bergerak dan membutuhkan penataan menyeluruh.
Ia menilai dinamika sosial, arus perdagangan lintas batas, hingga isu kewilayahan di Sebatik harus direspons dengan kebijakan terpadu antara pemerintah daerah dan pusat.
“Sebatik ini bukan hanya soal garis batas tapi wajah negara. Setiap kekosongan layanan dan setiap ketimpangan ekonomi langsung dirasakan masyarakat dan berdampak pada martabat kita sebagai bangsa,” tegasnya pada Jumat (5/12)
Robby mengungkapkan bahwa salah satu persoalan pokok di Sebatik adalah belum terciptanya kemandirian ekonomi. Sejumlah kebutuhan masyarakat masih dipenuhi melalui hubungan dagang dengan wilayah Sabah, Malaysia. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi lokal.
“Kemandirian ekonomi harus menjadi benteng utama. Selama akses logistik kita belum kuat, warga perbatasan akan terus bergantung pada pasokan luar,” ujarnya.
Belum berfungsinya PLBN menjadi salah satu faktor penghambat integrasi perdagangan lokal. Infrastruktur pendukung seperti dermaga ekonomi, jaringan listrik, air bersih, hingga pusat-pusat layanan publik juga masih belum optimal.
“Ekosistem logistik di Sebatik belum tersambung secara utuh. Kita butuh pembangunan yang integratif, bukan proyek yang berdiri sendiri,” kata Robby.
Selain soal ekonomi, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada sejumlah isu batas wilayah yang dalam beberapa bulan terakhir kembali mencuat dan menimbulkan keresahan warga.
“Jadi, kita terus melakukan verifikasi lapapangan untuk memastikan batas administratif lebih jelas dan tidak menimbulkan sengketa baru,” tambahnya.
BPPD juga mengawasi peningkatan potensi pelanggaran hukum di wilayah perbatasan, mulai dari imigrasi ilegal, penyelundupan, perdagangan orang, hingga aktivitas lintas negara yang tidak tercatat.
“Perbatasan yang kuat itu bukan hanya ekonominya, tapi juga tata hukum dan ketertibannya. Kita ingin Sebatik menjadi contoh wilayah yang aman dan tertib,” jelas Robby.
Dalam waktu bersamaan, BPPD tengah memfinalisasi rencana detail tata ruang kawasan Sebatik. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman penataan pemukiman, pertanian, ruang ekonomi, hingga sektor jasa yang selama ini berkembang tanpa kerangka ruang yang seragam.
Robby menegaskan bahwa percepatan pembangunan Sebatik adalah komitmen negara terhadap masyarakat yang hidup di garis terdepan.
“Sebatik adalah halaman depan Indonesia. Seberapa serius negara hadir di sini akan menentukan wajah perbatasan kita di mata dunia,” tutupnya.(*)
