NUNUKAN – Sejumlah fraksi di DPRD Nunukan akhirnya memberikan pandangan umum atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Sabtu (16/7/2024).
Dimana, alokasi APBD Nunukan dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan, sebesar Rp.1.709.230.063.263,00.
Untuk fraksi Hanura, mengapresiasi terhadap penyampaian pengantar penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Nunukan tahun 2023.
Bahkan, fraksi Hanura mengharapkan kepada pemerintah dalam pembelanjaan anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain.
Kemudian Fraksi Partai Demokrat, memandang bahwa pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2023 sudah baik. Namun beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar lebih maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan.
Selanjutnya, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) menyampaikan secara prosentase, Pendapatan Kabupaten Nunukan tahun 2023 Terealisasi 109,63 persen dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp1,619 triliun.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 118,03 persen dari Target Rp163,662 miliar, Pendapatan Transfer Realisasi hanya 108,73 persen dari target 1,446 triliun.
Begitu juga fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, memberikan apresiasi atas pencapaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali secara berturut-turut.
Hal itu seharusnya dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat.
Namun fraksi PPP ini menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
Terakhir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta kepada Pemda Nunukan agar lebih bijak dan benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga jika ada bantuan harus diberikan kepada yang berhak menerima seperti kelompok tani dan lainnya yang membutuhkan, bukan seorang kepala dinas dan keluarganya.(*)
