NUNUKAN – Permasalahan harga rumput laut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Hal ini diungkapkan Bupati H. Irwan Sabri saat pemaparan program 100 hari kerja dan 17 arah baru menuju perubahan pada Selasa (10/6).
Dia menegaskan bahwa meskipun harga komoditas ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar global, namun pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengambil langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Masalah harga rumput laut ini memang menjadi PR besar bagi kami di pemerintah kabupaten. Karena faktanya, petani sering kali berada di posisi lemah saat harga anjlok. Maka itu, kami berinisiatif melakukan langkah konkret,” ujar Bupati Irwan.
Salah satu langkah penting yang saat ini tengah ditempuh adalah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan—yang dikenal sebagai salah satu sentra pengolahan rumput laut di Indonesia.
“Kami sedang menyusun MoU dengan mitra dari Pinrang, tujuannya sederhana: agar harga rumput laut bisa lebih stabil. Ini menjadi bagian dari upaya kami menciptakan jaminan pasar dan nilai jual yang lebih baik bagi petani,” jelas Irwan.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga mendorong kemitraan ekspor yang lebih luas. Saat ini, telah terbangun kerja sama dengan PT Kebula, yang mengekspor rumput laut Nunukan ke pasar Korea Selatan.
“Kerja sama dengan PT Kebula yang melakukan ekspor ke Korea Selatan ini juga bagian dari ikhtiar kami memperluas akses pasar, sehingga petani rumput laut Nunukan tidak hanya bergantung pada pasar lokal atau tengkulak,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah ini, Bupati Irwan berharap para petani rumput laut bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan usaha mereka semakin berkelanjutan.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama dan intervensi yang terukur seperti ini, kita bisa menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut di Nunukan,” pungkasnya(*)
This website uses cookies.