<p>NUNUKAN &#8211; Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama, menegaskan jika perusahaan yang beroperasi di wilayah Nunukan menolak rekomendasi DPRD, maka lembaga legislatif akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).</p>
<p>Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Asisten Kepala Perusahaan PT. SIL/SIP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nunukan serta serikat buruh dari perusahaan PT SIL/SIP. Selasa (7//1/25) diruang rapat Ambalat DPRD Nunukan.</p>
<p>Anggota Fraksi PDI P DPRD Nunukan ini menyampaikan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Nunukan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.</p>
<p>Ia menambahkan bahwa jika PT. SIL SIP tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, maka DPRD tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk Pansus.</p>
<p>&#8220;Saya tegaskan, jika rekomendasi DPRD ini tidak diindahkan, kami akan segera membentuk Pansus untuk mengusut tuntas masalah ini, Kami tidak akan membiarkan perusahaan besar mengabaikan hak-hak Karyawan.&#8221; tegas Andre.</p>
<p>Rekomendasi yang dimaksud terkait PHK sepihak terhadap salah satu karyawan Perusahaan PT SIL SIP Nunukan, yakni Maximus Banna, seorang karyawan yang juga merupakan ketua serikat pekerja Perusahaan tersebut.</p>
<p>Pemecatan yang terjadi diduga terkait dengan upaya intimidasi terhadap ketua serikat pekerja dimana Perusahaan mengkriminalkan Maximus Bana dengan kasus satu tahun lalu terkait pemukulan pelajar di Kecamatan Tulin Onsoi.</p>
<p>Selain itu, Andre Pratama juga memberikan perhatian terhadap kondisi tempat tinggal karyawan yang dinilai tidak layak, serta kelalaian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.</p>
<p>Ketua DPC. PBB Nunukan ini juga menyoroti rendahnya kepatuhan PT. SIL SIP terhadap kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).</p>
<p>Ia menyebutkan bahwa perusahaan tersebut belum melaksanakan program CSR yang seharusnya menjadi bagian dari kontribusi mereka terhadap masyarakat sekitar.</p>
<p>&#8220;Perusahaan yang meraup keuntungan besar dari Kabupaten Nunukan seharusnya juga memberi kontribusi nyata kepada masyarakat melalui CSR yang sesuai dengan undang-undang,&#8221; tambah Andre.</p>
<p>Ia menekankan bahwa DPRD adalah representasi rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. DPRD bukan hanya mendukung perusahaan, tetapi juga melindungi kepentingan rakyat.</p>
<p>“ Jika perusahaan tidak mengindahkan itu rekomendasi RDP, maka DPRD Nunukan segera membentuk pansus,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Dalam rapat tersebut Komisi I dan Komisi II DPRD Nunukan akan memantau perkembangan kasus ini. DPRD berkomitmen memperjuangkan hak-hak karyawan dan memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>&#8220;Kami akan terus mengawal masalah ini sampai tuntas, agar karyawan Perusahaan di Kabupaten Nunukan mendapatkan perlakuan yang adil,&#8221; tutup Andre.(*/dprdnnk)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft"><a href="#" rel="nofollow" onClick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email"><img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" /></a></div>
This website uses cookies.