<p>NUNUKAN &#8211; Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di pulau Sebatik diduga telah mengabaikan empat peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan Pemkab Nunukan.</p>
<p>Hal ini diungkapkan anggota DPRD Nunukan saat ikut dalam rapat kordinasi (Rakor) yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Nunukan, pada Minggu (19/1/2025).</p>
<p>Rakor yang digelar Aula Resort D. Putri Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur itu dihadiri Ketua MUI Se Kabupaten Nunukan, Camat se Kecamatan Sebatik, Kapolsek Sebatik Timur, TNI AL, Satgaspamtas Nunukan dan Tokoh Agama.</p>
<p>Keempat perda yang diduga dilanggar itu yakni Perda No 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, Perda No 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Hiburan, dan Perda No 32 Tahun 2003 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.</p>
<p>Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Andi Yakub, menegaskan bahwa keempat perda tersebut sudah menjadi ketentuan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pemilik THM.</p>
<p>&#8220;Bagaimana mungkin ada THM berizin karaoke keluarga, namun di dalamnya ada praktik prostitusi dan peredaran miras? Ini sudah menjadi dasar untuk penertiban yang harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,&#8221; ujar Andi Yakub.</p>
<p>Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan izin usaha hiburan malam yang harus segera ditindaklanjuti.</p>
<p>Ia menambahkan bahwa peraturan yang ada harus diterapkan dengan tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama di Kecamatan Sebatik yang semakin berkembang.</p>
<p>Senada yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD lainnya, H. Firman Latif, yang menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus segera ditindaklanjuti, tidak hanya dengan pemanggilan pemilik THM, namun juga dengan melibatkan instansi terkait seperti Satpol PP, dinas perizinan, dan OPD lainnya.</p>
<p>H. Firman Latif mengusulkan agar Komisi II DPRD Nunukan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang semua pihak yang terkait, guna membahas langkah-langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran izin THM di Kecamatan tersebut.</p>
<p>&#8220;Rencananya, DPRD Nunukan akan segera menggelar RDP dalam waktu dekat ini, dengan tujuan membahas lebih lanjut masalah dugaan pelanggaran izin THM di Kecamatan Sebatik. Kami akan mengundang OPD terkait agar tidak ada lagi pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tambah H. Firman.</p>
<p>Meski begitu, H. Firman juga mengungkapkan ada kendala dalam penindakan pelanggaran yang terjadi di Sebatik. Sebab, pemerintah kecamatan setempat tidak dapat mengambil tindakan tegas karena terbatas oleh kewenangan yang ada dan masalah anggaran operasional untuk penertiban THM, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa penegakan hukum berjalan lambat.</p>
<p>&#8220;Namun, kita di DPRD Nunukan berkomitmen untuk segera mencari solusi agar penertiban THM yang melanggar aturan bisa dilakukan dengan lebih efektif,&#8221; bebernya.</p>
<p>Anggota legislatif Komisi II, juga berharap agar kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat bisa semakin baik demi terciptanya kawasan Sebatik yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>Peraturan Daerah yang dilanggar, seperti yang disebutkan sebelumnya, dirumuskan untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, serta mencegah praktik perdagangan orang. Namun diabaikan oleh pemilik THM</p>
<p>&#8220;Kita akan terus memantau dan mendukung upaya penertiban THM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, demi kepentingan masyarakat dan ketertiban umum,&#8221; beberya.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft"><a href="#" rel="nofollow" onClick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email"><img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" /></a></div>
This website uses cookies.