NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri meluncurkan tiga proyek perubahan strategis dalam birokrasi Kabupaten Nunukan, Rabu (6/8/2025), di ruang Serbaguna Kantor Bupati.
Namun, di balik peluncuran tersebut, ia menyuarakan peringatan keras: “Jangan cuma jadi macan kertas. Buktikan bekerja di lapangan!”
Tiga proyek perubahan ini digagas para pejabat eselon melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan disebut sebagai “starting point” menuju birokrasi yang lebih responsif, solutif, dan berdampak nyata.
Ketiga proyek itu yakni pertama, PELITA (Pemuda Lintas Agama), digagas Kepala Kesbangpol, Hasan Basri. Bertujuan memperkuat benteng toleransi antarumat beragama, sekaligus mencegah radikalisme sejak dini di kalangan pemuda.
Kedua, SEPATU (Strategi Penataan PKL dan Ketertiban Umum), Inovasi Kepala Satpol PP, Mesak Adianto. Pendekatannya menolak pengusiran paksa dan menawarkan solusi penataan humanis dan adil untuk pedagang kecil.
Ketiga, KASIH JKN yang merupakan terobosan Kepala Dinkes, Hj. Miskia. Mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk masyarakat dan swasta, guna memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sambutannya, Irwan menolak proyek ini berhenti sebagai rutinitas pelatihan atau sekadar tumpukan dokumen manis.
“Sebagus apapun konsepnya, kalau hanya berhenti di kertas, semuanya percuma. Masyarakat tak butuh pencitraan, mereka butuh solusi! Jangan jadi macan kertas!” tegas Irwan lantang.
Ia menekankan, inovasi bukan hiasan administratif, melainkan alat untuk menjawab persoalan nyata. Birokrasi, menurutnya, harus berani berubah.
“Perubahan bukan opsi, tapi keharusan. Cara kerja lama tidak akan menyelesaikan masalah hari ini. Birokrasi harus hidup dan peka, bukan kaku dan lamban,” tambahnya.
Tak hanya memuji, Irwan juga menyampaikan catatan kritis terhadap masing-masing proyek.
Untuk PELITA, ia memperingatkan bahwa toleransi tidak boleh dinegosiasikan. “Kerukunan harus dirawat, terutama lewat pemuda. Kita tak bisa diam menghadapi ancaman intoleransi,” tegasnya.
Untuk SEPATU, ia menuntut pendekatan empati. “Jangan injak-injak pedagang kecil demi ketertiban. Penataan boleh, tapi harus manusiawi dan bermartabat,” bebernya.
Untuk KASIH JKN, ia mendorong agar kesehatan jadi gerakan bersama, bukan semata urusan negara. “Libatkan semua elemen. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama untuk sekadar mendapatkan layanan dasar,” tambahnya.
Peluncuran ini menjadi cerminan transformasi birokrasi yang diharapkan Irwan: berani, peduli, dan berdampak. “Saya tidak butuh laporan bagus di meja. Saya butuh bukti di lapangan. Buktikan bahwa program ini hidup dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat!,” tegasnya lagi.
Irwan juga mengingatkan bahwa pelatihan PKA bukan tujuan, melainkan sarana. Ukurannya bukan sertifikat, tapi seberapa jauh inovasi itu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi yang stagnan tak akan pernah bisa menjawab zaman. Inovasi bukan gaya-gayaan. Ini soal keberanian untuk berubah demi rakyat,” pungkasnya.(*)
This website uses cookies.