Usai Lebaran, DPRD Nunukan Agendakan Monitoring Kegiatan Tahun 2023

NUNUKAN – Setelah menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun (LKPj) Bupati tahun 2023, DPRD Nunukan kini mengagendakan turun ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan tahun 2023 lalu.

Hal itu diungkapkan langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, belum lama ini. “Kita sudah terima laporan penggunaan anggaran tahun 2023. Nah, nanti kita akan rapat internal dan agendakan untuk melakukan monitoring pekerjaannya,” terangnya.

Terkait jadwal monitoring tersebut, Leppa mengungkapkan kemungkinan akan dilakukan usai lebaran Idul Fitri nanti. Hal itu dikarenakan waktu yang sudah terlalu mepet lantaran tanggal merah atau libur panjang perayaan hari raya Idul Fitri.
“Kemungkinan habis lebaran nanti ya. Karena kalau sekarang waktunya terlalu singkat. Karena kita ada agenda lain seperti reses dan sebagainya,” ungkapnya.

Nantinya, kata dia, setiap anggota DPRD akan masing-masing ke wilayah pemenangannya untuk melakukan pemantauan pekerjaan bersama instansi atau OPD terkait.
“Hasil dari monitoring ini nantinya akan kita bawa dalam rapat dan sampai dalam paripurna sebagai catatan dan masukan,” bebernya.

Jika pun dalam monitoring tersebut, kata dia, ada temuan pekerjaan yang tidak sesuai, maka pihaknya segera meminta OPD terkait atau kontraktornya untuk segera dilakukan.
“Apalagi pekerjaan itu masuk dalam pemeliharaan tentu masih bisa diperbaiki. Misalnya jalan yang rusak meski baru beberapa bulan kelar dikerjakan dan sebagainya,” bebernya.
Dia menegaskan LKPj Bupati 2023 nantinya akan menjadi acuan dalam monitoring tersebut. Apalagi sudah terealisasi dan sesuai dengan spek pekerjaan maupun standarisasi pekerjaan tersebut.

“Karena, LKPj ini nantinya akan kita setujui dalam paripurna. LKPj ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran,” kata Hj Leppa.
Selain itu, penyampaian LKPJ Bupati Nunukan memberikan informasi kepada DPRD dan masyarakat tentang kinerja Bupati selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
“Makanya, dalam monitoring nanti akan benar-benar kita lakukan secara teliti. Jangan sampai manfaatnya tidak dinikmati atau dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(adv/dprd)