NUNUKAN, borderterkini.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan menilai penguatan ekonomi masyarakat perbatasan membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh.
Persoalan ketersediaan BBM di Pulau Sebatik menjadi salah satu bagian yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal ini disampaikan fraksi PKS DPRD Nunukan dalam pandangan umum atas APBD perubahan 2026 yang digelar belum lama ini
Dia mengatakan sebagian besar ekonomi masyarakat perbatasan masih bertumpu pada sektor primer.
Mulai dari perikanan, budidaya rumput laut, perkebunan kelapa sawit, pertanian, perdagangan kecil hingga jasa transportasi.
“Penguatan ekonomi perbatasan tidak cukup hanya dengan mendorong produksi. Ketersediaan energi, akses pasar dan sistem distribusi juga harus diperhatikan,” kata Said.
Menurutnya, BBM menjadi salah satu komponen penting dalam biaya produksi masyarakat.
Ketika pasokan terbatas dan harga meningkat, biaya operasional nelayan, petani maupun pelaku usaha ikut terdampak.
Karena itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat jaminan ketersediaan energi sekaligus memperbaiki sistem distribusi.
Selain persoalan energi, akses pasar juga dinilai menjadi tantangan bagi masyarakat perbatasan.
Petani dan nelayan perlu memiliki posisi tawar yang lebih kuat agar hasil produksi tidak hanya dijual sebagai bahan mentah dengan nilai ekonomi yang terbatas.
PKS mendorong pengembangan hilirisasi produk lokal sehingga nilai tambah dapat lebih banyak dinikmati masyarakat.
“Petani dan nelayan perlu diperkuat dari sisi posisi tawar, akses pasar dan pengolahan hasil produksi,” ujarnya.
Pengembangan koperasi dan kelembagaan ekonomi juga dinilai penting untuk memperkuat posisi masyarakat dalam rantai perdagangan.
Di sisi pembiayaan, pemerintah diminta membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha produktif dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kemampuan usaha.
Perbaikan distribusi dan logistik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Menurut PKS, wilayah perbatasan memiliki tantangan geografis dan biaya logistik yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.
Karena itu, kebijakan ekonomi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.
Said menegaskan, pembangunan ekonomi perbatasan membutuhkan keterkaitan antara energi, produksi, pembiayaan, pengolahan, pasar dan distribusi.
“Kalau ingin ekonomi masyarakat perbatasan tumbuh, seluruh rantai ekonominya harus diperkuat, bukan hanya satu sektor,” pungkasnya.(*)
