NUNUKAN, borderterkini.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Deputi Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP-KPP) Tahun 2025 di ruang rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Deputi III BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.I.P., M.Si., bersama tim teknis BNPP, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan FGD ini merupakan bagian dari kunjungan kerja BNPP RI dalam rangka pengumpulan data kondisi aktual pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan-kecamatan perbatasan prioritas.
Fokus pengukuran IPKP-KPP meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman, yang menjadi elemen penting dalam mengukur tingkat keterpenuhan dan efektivitas pembangunan di kawasan perbatasan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Ir. Jabbar menyampaikan bahwa pengukuran IPKP-KPP sangat strategis dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat penting karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Pengelolaan kawasan perbatasan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari data itulah lahir kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Jabbar dalam sambutan Bupati Nunukan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah perbatasan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas batas, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta pengembangan ekonomi produktif di kecamatan perbatasan.
“Kami berharap FGD ini mampu mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. Rekomendasi yang dihasilkan semoga dapat menjadi dasar kebijakan yang aplikatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perbatasan,” lanjutnya.
Sementara itu, Deputi III BNPP Mayjen (Purn) Ramses Limbong menegaskan bahwa IPKP-KPP merupakan instrumen penting untuk memetakan capaian pembangunan dan mendeteksi kesenjangan layanan dasar di wilayah perbatasan.
Menurutnya, hasil pengukuran IPKP-KPP akan menjadi rujukan nasional dalam evaluasi kebijakan pembangunan perbatasan, termasuk dalam perencanaan program strategis di daerah prioritas.
“Kabupaten Nunukan ini adalah beranda depan Indonesia. Data yang kita himpun hari ini akan menjadi pijakan penting untuk memastikan bahwa masyarakat perbatasan mendapat layanan publik yang setara dengan wilayah lain,” jelas Ramses.
Melalui kegiatan ini, BNPP berharap dapat memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sehingga upaya pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya terukur, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
