<p><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa kembali mengingatkan masyarakat akan bahaya bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi.</p>



<p>Hal itu diungkapkannya saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Jumat (8/5/2026).</p>



<p>Kegiatan yang digelar di wilayah Nunukan ini diikuti ratusan warga dari Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.</p>



<p>Sosialisasi tersebut merupakan program rutin DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun guna meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah perbatasan.</p>



<p>Rahma menegaskan, Nunukan masih menjadi salah satu pintu utama keberangkatan pekerja migran ilegal menuju Malaysia.</p>



<p>Sepanjang tahun 2024, diperkirakan sekitar 4.000 orang berangkat melalui Nunukan, baik dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, maupun Kalimantan Utara.</p>



<p>“Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ada anggota keluarga yang berangkat tanpa dokumen resmi karena risikonya sangat besar,” ujarnya.</p>



<p>Ia menjelaskan, pekerja migran ilegal sangat rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, hingga menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, mereka juga berpotensi menjadi sasaran operasi aparat Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang sah.</p>



<p>Rahma meminta masyarakat segera melapor ke kepolisian maupun BP3MI Kaltara apabila mengetahui adanya indikasi pengiriman pekerja migran ilegal.</p>



<p>Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani, mengungkapkan praktik TPPO di wilayah perbatasan masih cukup marak meski jarang dibicarakan secara terbuka.<br></p>



<p>Menurutnya, banyak calon pekerja migran tergiur iming-iming gaji besar dengan proses cepat. Namun setelah tiba di Malaysia, mereka justru kerap dieksploitasi dan bekerja tidak sesuai dengan perjanjian awal.</p>



<p>“Modusnya menawarkan pekerjaan rumah tangga, tapi kenyataannya dipekerjakan di tempat hiburan malam. Karena tidak punya dokumen, korban tidak berani melapor,” jelasnya.</p>



<p>Faridah menambahkan, sebagian korban akhirnya terjaring operasi aparat Malaysia dan dideportasi melalui Nunukan. Bahkan, ada korban yang setelah pemeriksaan kesehatan diketahui mengidap penyakit serius.<br></p>



<p>Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja melalui media sosial yang kerap menjadi modus perekrutan perdagangan orang.</p>



<p>Selain itu, ia menyoroti praktik eksploitasi anak yang berkedok badut jalanan dan meminta masyarakat tidak memberikan uang karena berpotensi memperpanjang rantai eksploitasi.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.