NUNUKAN – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai lambannya pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik merupakan potret lemahnya koordinasi lintas kementerian dan ketidaktegasan diplomasi pemerintah pusat terhadap Malaysia.
Padahal, PLBN yang menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar itu telah selesai dibangun dan siap beroperasi, namun hingga kini belum difungsikan karena tidak tercantum dalam border procedure—yakni daftar resmi titik lintas antarnegara yang diakui oleh Indonesia dan Malaysia.
“PLBN Sebatik sudah berdiri megah, tapi belum diakui sebagai titik lintas resmi. Sampai hari ini, hanya Tarakan dan Nunukan yang masuk dalam border procedure,” tegas Deddy dalam kunjungan kerja di Sebatik, Sabtu (4/10).
Akibat kebuntuan tersebut, ribuan warga Sebatik masih harus menyeberang jauh ke Nunukan atau Tarakan hanya untuk mengurus paspor dan izin lintas batas (exit permit). Selain menyulitkan, hal itu juga menambah biaya ekonomi dan waktu tempuh masyarakat perbatasan.
“Kami sudah minta Bea Cukai dan Imigrasi mencari opsi agar layanan paspor dan izin lintas bisa dibuka di Sebatik, seperti di Nunukan dan Tarakan,” ujar Deddy.
Politisi PDI Perjuangan asal Kalimantan Utara itu menyebut, Malaysia menjadi faktor penghambat utama, karena menahan pembahasan Sebatik sambil menunggu rampungnya perundingan pos lintas di Sei Menggaris.
“Malaysia maunya bahas Sebatik setelah Sei Menggaris selesai. Tapi kita tidak boleh terus menunggu. Pemerintah pusat harus proaktif memperjuangkan Sebatik agar diakui,” tegasnya.
Deddy menilai, PLBN Sebatik tidak semata-mata soal infrastruktur atau pelayanan publik, tetapi menyangkut kedaulatan negara dan martabat masyarakat perbatasan.
“Ini bukan soal gedung megah, tapi soal kehadiran negara di tapal batas. Sebatik adalah garis depan kedaulatan. Jangan biarkan masyarakatnya terus menjadi penonton,” pungkasnya.
Pulau Sebatik merupakan wilayah unik yang berbagi daratan langsung dengan Malaysia (Sabah). Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pulau itu bergantung erat pada kelancaran lintas batas. Karena itu, pengoperasian PLBN diyakini akan memperkuat pengawasan, memperlancar arus ekonomi, dan mempertegas kedaulatan Indonesia di utara Kalimantan.(*)
