<p class="wp-block-paragraph"><strong>TANA</strong> <strong>TIDUNG</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mulai memperkuat kepastian hukum atas aset tanah di kawasan pusat pemerintahan. Total lahan yang diusulkan untuk disertifikatkan mencapai 404,42 hektare, terdiri dari 13 bidang tanah dan 12 bidang jalan.<br><br>Penyerahan sertifikat tanah kawasan pusat pemerintahan sekaligus Sosialisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) digelar di Pendopo Djaparudin, Senin (28/9/2026).<br><br>Kegiatan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ketua dan anggota DPRD Tana Tidung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan beserta jajaran, Sekretaris Daerah, para asisten, Ketua TP-PKK Tana Tidung sekaligus anggota DPRD Kalimantan Utara, Wakil Ketua TP-PKK, kepala OPD hingga kepala desa.<br><br>Bupati Tana Tidung menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan atas dukungan dalam proses penataan dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah.<br><br>“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan atas sinergi dan dukungan dalam proses penataan serta sertifikasi aset tanah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung,” ucap Bupati.<br><br>Dari total lahan yang diusulkan, sebanyak enam sertifikat bidang tanah diserahkan dalam kegiatan tersebut. Sementara bidang tanah lainnya masih menjalani proses sertifikasi.<br><br>Proses penerbitan sertifikat dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengukuran kadastral, pertimbangan teknis hingga penerbitan hak pakai.<br><br>Pemkab Tana Tidung menilai kejelasan status aset menjadi bagian penting dalam pengamanan barang milik daerah. Aset tanah pemerintah harus memiliki dokumen yang jelas sehingga memiliki kepastian dan perlindungan hukum.<br><br>Penataan tersebut juga berkaitan langsung dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya dalam aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan serta penatausahaan aset.<br><br>Pemkab Tana Tidung juga mendorong agar koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan terus diperkuat. Penyelesaian sertifikasi aset dinilai tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak terkait.<br><br>Pemkab berharap proses sertifikasi yang berjalan dapat memperkuat tertib administrasi sekaligus memastikan aset daerah tercatat dan terlindungi secara hukum.<br><br>Dengan penataan tersebut, aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih tertib dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.