NUNUKAN, borderterkini.com — Kuota BBM Kabupaten Nunukan tahun 2026 justru berada di bawah realisasi konsumsi tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu poin yang dipertanyakan Komisi II DPRD Nunukan saat melakukan audiensi dengan BPH Migas di Jakarta.
Data yang dibawa DPRD menunjukkan, realisasi Pertalite Nunukan pada 2025 mencapai 23.359 KL Namun kuota Pertalite 2026 hanya 22.599 KL.
Dengan demikian, alokasi tahun ini berada sekitar 760 KL di bawah realisasi konsumsi 2025.
Realisasi Solar pada 2025 tercatat 12.940 KL, sedangkan kuota 2026 hanya 12.781 KL. Selisihnya sekitar 159 KL.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan dalam pembahasan kuota BBM.
“Ketika realisasi 2025 masih lebih tinggi, kemudian kuota 2026 justru turun, tentu kita mempertanyakan dasar perhitungannya,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan 2024, pergerakan kuota juga menunjukkan perubahan.
Pertalite pada 2024 memiliki kuota sekitar 40.929 KL dengan realisasi 23.244 KL. Pada 2025, kuota turun menjadi 25.689 KL dengan realisasi 23.359 KL.
Kemudian pada 2026, kuotanya kembali turun menjadi 22.599 KL.
Untuk Solar, kuota 2024 sekitar 13.441 KL dengan realisasi 10.954 KL. Pada 2025 kuota meningkat menjadi 14.527 KL dengan realisasi 12.940 KL.
Namun pada 2026, kuotanya kembali turun menjadi 12.781 KL.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ramsah mengatakan, data konsumsi harus menjadi bagian dari evaluasi.
“Jangan hanya melihat angka kuota. Kita harus melihat bagaimana kebutuhan riil masyarakat dan bagaimana BBM itu digunakan di lapangan,” katanya.
Menurutnya, karakter Nunukan sebagai wilayah kepulauan, perbatasan dan pegunungan membuat kebutuhan BBM memiliki beban distribusi yang berbeda.
Karena itu, DPRD meminta pola perhitungan kuota 2027 tidak kembali mengabaikan kondisi konsumsi dan geografis daerah.
“Kalau data realisasi sudah menunjukkan kebutuhan, itu harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota berikutnya,” tegasnya.(*)
