NUNUKAN, borderterkini.com — Kebutuhan Pertalite Kabupaten Nunukan tahun 2026 masih menyisakan selisih hingga 44.807 kiloliter (KL) dari usulan daerah. Komisi II DPRD Nunukan meminta BPH Migas memberi ruang penyesuaian sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Dalam audiensi di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Jumat (2/10/2026), Komisi II memaparkan bahwa kebutuhan Pertalite yang diusulkan daerah mencapai 67.406 KL.
Namun alokasi yang diberikan hanya 22.599 KL. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan baru sekitar 34 persen.
“Angka ini menunjukkan ada gap yang sangat besar antara usulan dan kuota yang diberikan,” kata Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam.
Untuk menekan kekurangan hingga akhir tahun, DPRD mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebesar 3.090 KL pada Triwulan IV.
Selain Pertalite, DPRD juga meminta tambahan Solar sebesar 1.746 KL.
Andi Fajrul mengatakan tambahan tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun tidak semakin tertekan.
“Kita tidak ingin persoalan kuota baru dibahas ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan BBM. Kebutuhan tambahan untuk Triwulan IV harus segera mendapat perhatian,” ujarnya.
Komisi II juga meminta agar persoalan 2026 menjadi bahan evaluasi untuk penetapan kuota 2027.
DPRD mengusulkan minimal 25.689 KL Pertalite untuk 2027, angka yang mengacu pada kuota 2025.
Sekretaris Komisi II Ramsah mengatakan, kebutuhan BBM harus dilihat bersama dengan kondisi distribusi.
“Kalau titik layanannya kurang, masyarakat tetap akan kesulitan meskipun angka kuotanya ditambah. Jadi volume dan distribusi harus dibicarakan bersamaan,” katanya.
DPRD berharap pembahasan dengan BPH Migas tidak berhenti pada tambahan angka, tetapi menghasilkan kebijakan yang mampu memperbaiki kepastian pasokan BBM di Nunukan.(*)
