NUNUKAN, borderterkini.com — Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) PT Sembakung Harapan Jaya di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan.
Fasilitas ini menjadi SPBUN pertama yang beroperasi di Kabupaten Nunukan dan diharapkan memangkas panjangnya akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Peresmian sekaligus penyaluran perdana BBM tersebut dilakukan Selasa (6/10/2026), oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, H. Raden Iwan Kurniawan, mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri.
Namun, di balik hadirnya fasilitas baru tersebut, Pemkab Nunukan menekankan satu hal penting: BBM subsidi harus benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak.
Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan Iwan Kurniawan, pemerintah daerah meminta pengelola SPBUN tidak hanya mengejar kelancaran penyaluran, tetapi juga memastikan pelayanan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
“Saya minta agar pelayanan kepada nelayan benar-benar menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama. Layani para nelayan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Iwan.
Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan utama bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut. Tanpa pasokan BBM yang memadai, nelayan akan kesulitan menjangkau wilayah tangkap dan meningkatkan hasil produksinya.
“SPBU ini bukan sekadar tempat mengisi BBM bagi para nelayan. BBM adalah bagian penting dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Mau melaut perlu BBM, mau mencari ikan lebih jauh juga perlu BBM,” ujarnya.
Karena itu, keberadaan SPBUN diharapkan membuat distribusi BBM menjadi lebih tertata. Nelayan tidak lagi harus menempuh akses yang jauh untuk memperoleh bahan bakar, sekaligus dapat mengurangi biaya operasional sebelum melaut.
Pemkab Nunukan juga mengingatkan agar fasilitas tersebut tidak disalahgunakan. Nelayan diminta memanfaatkan BBM subsidi sesuai peruntukannya, sementara pengelola wajib menjalankan tata kelola distribusi secara akuntabel.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, melalui Ari Hartadi, menyebut persoalan BBM selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan. Mulai dari keterbatasan akses, ketidakpastian pasokan hingga persoalan harga.
Dengan beroperasinya SPBUN perdana tersebut, rantai distribusi BBM diharapkan dapat dipangkas. Nelayan bisa memperoleh solar dan Pertalite subsidi dengan lokasi pengisian yang lebih dekat dengan tempat kapal bersandar.
“Para nelayan kini bisa mendapatkan alokasi solar dan Pertalite subsidi dengan harga yang adil, kuota yang pasti, serta lokasi pengisian yang dekat dengan tempat kapal bersandar,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Namun, kemudahan akses itu dibarengi dengan mekanisme pengawasan. Dinas Perikanan menegaskan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi nelayan aktif yang kapalnya telah terdata.
Nelayan juga diminta segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan atau Dinas Perikanan untuk mengurus maupun memperbarui surat rekomendasi. Pemerintah memastikan proses tersebut dilakukan secara cepat, transparan dan gratis.
Di sisi lain, manajemen PT Sembakung Harapan Jaya diminta menjaga distribusi BBM agar tidak keluar dari ketentuan. Pengelola juga diwajibkan mengedepankan pelayanan yang ramah, transparan serta standar keselamatan kerja.
Perwakilan PT Sembakung Harapan Jaya, Heriyanto, mengatakan kehadiran SPBUN tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan menjawab persoalan yang selama ini dihadapi nelayan.
Menurutnya, keterbatasan pasokan dan jauhnya akses BBM selama ini tidak hanya menguras waktu, tetapi juga menambah biaya operasional nelayan.
“Bahan bakar adalah urat nadi kehidupan para nelayan untuk turun melaut,” ujarnya.
Dengan adanya SPBUN, perusahaan menargetkan penyaluran BBM dengan kualitas terjamin, harga resmi dan pasokan yang lebih stabil sehingga nelayan dapat melaut dengan lebih efisien.
Heriyanto juga menegaskan kepada seluruh manajemen dan staf operasional SPBUN agar tidak mengabaikan aspek pelayanan maupun keselamatan.
“Saya tekankan untuk selalu mengedepankan pelayanan yang ramah, transparan, serta menjaga standar keselamatan (safety) kerja yang tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT Pertamina, Ka. SBM Kaltim Kaltara V (4) Fuel Nabila Iman Barika, mengapresiasi beroperasinya SPBUN tersebut. Menurutnya, fasilitas ini akan membantu mengakomodasi kebutuhan bahan bakar para nelayan di Nunukan.
Pemkab Nunukan berharap SPBUN tersebut tidak berhenti sebagai fasilitas pengisian BBM, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan daerah.
Pengawasan pun akan terus dilakukan Dinas Perikanan agar distribusi BBM subsidi tetap kondusif, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebab, semakin mudah akses BBM bagi nelayan, semakin besar pula peluang menekan biaya melaut dan meningkatkan produksi perikanan. Namun, manfaat tersebut hanya bisa dirasakan jika distribusi subsidi benar-benar terkendali dan sampai kepada nelayan yang berhak.(*)
