NUNUKAN, borderterterkini.com – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dinilai perlu dievaluasi. Sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi dan pola kejahatan perdagangan orang saat ini.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang dilaksanakan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi PKS, Hasbi, di Mambunut Dalam RT 12, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Promosi dan Kerja Sama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Affan, S.E., yang hadir sebagai narasumber, secara terbuka menyampaikan perlunya pembaruan terhadap perda tersebut.
Menurut Usman, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan modus perdagangan orang dan persoalan perlindungan pekerja migran menuntut adanya regulasi daerah yang lebih responsif.
“Perda ini perlu dievaluasi dan diperbarui agar ketentuannya tetap relevan dengan perkembangan regulasi maupun persoalan perdagangan orang yang terus berkembang,” menjadi pokok masukan yang disampaikan dalam pemaparannya.
Menanggapi hal tersebut, Hasbi menyambut baik masukan BP3MI Kalimantan Utara. Ia menilai catatan dari lembaga yang bersentuhan langsung dengan persoalan pekerja migran dan perdagangan orang penting menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan regulasi daerah.
Terlebih, Hasbi juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Nunukan. Posisi tersebut membuka ruang baginya untuk mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan evaluasi perda.
Hasbi menyatakan siap membangun komunikasi dan koordinasi dengan BP3MI Kalimantan Utara untuk mendalami berbagai ketentuan yang perlu diperbaiki.
Baginya, regulasi pencegahan perdagangan orang harus mampu mengikuti perkembangan persoalan di lapangan. Jangan sampai aturan yang dimiliki daerah tertinggal dari perubahan modus kejahatan dan kebutuhan perlindungan terhadap masyarakat.
Evaluasi perda juga perlu diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, memperjelas upaya pencegahan, serta memastikan penanganan korban berjalan lebih efektif.
Masukan BP3MI tersebut selanjutnya menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.(*)
Perda Pencegahan Perdagangan Orang Perlu Diperbarui, Hasbi Tampung Masukan BP3MI





