<p><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam (AFs), menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang turun menyuarakan persoalan buruh dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Rabu (6/5/2026).<br></p>



<p>Ia menilai sikap kritis mahasiswa sangat penting sebagai pengingat bagi pemerintah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.<br></p>



<p>“Kami berterima kasih karena mahasiswa selalu mengingatkan kami. Kritik itu penting agar pengawasan berjalan sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.<br></p>



<p>Andi Fajrul menegaskan DPRD membutuhkan masukan dari mahasiswa untuk memperkuat pengawasan terhadap persoalan ketenagakerjaan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) dan kondisi kerja buruh di lapangan.<br></p>



<p>Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti keberadaan perusahaan yang beroperasi di Nunukan namun belum berkantor di daerah tersebut.</p>



<p>DPRD, kata dia, telah meminta pemerintah daerah mendorong agar perusahaan wajib membuka kantor di Nunukan.</p>



<p>Menurutnya, keberadaan kantor perusahaan di daerah akan mempermudah komunikasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.<br></p>



<p>“Jika perusahaan berkantor di Nunukan, aktivitas ekonomi akan tumbuh. Perputaran uang terjadi, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat merasakan dampaknya langsung,” jelasnya.<br></p>



<p>Ia menambahkan, Nunukan memiliki potensi besar di sektor perikanan, namun peluang kerja bagi lulusan perikanan masih terbatas.</p>



<p>Karena itu, ia mendorong kehadiran industri pengolahan di daerah agar tenaga kerja lokal memiliki kesempatan kerja yang lebih luas.</p>



<p>Selain itu, Andi Fajrul menyinggung perubahan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang kini berada di tingkat provinsi dan pusat.</p>



<p>Hal ini, menurutnya, membuat ruang pengawasan kabupaten menjadi terbatas, sehingga diperlukan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan seperti Nunukan.</p>



<p>Ia juga menyoroti masih adanya praktik feodalisme dalam dunia kerja dan menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.<br></p>



<p>“Semua masyarakat harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan,” tegasnya.<br></p>



<p>Dia berharap aksi mahasiswa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di Nunukan.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.