<p class="wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini</em>-com — Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Nunukan, Rabu (16/9/2026).<br><br>Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kantor DPRD Nunukan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rapat dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa, didampingi Wakil Ketua II DPRD Nunukan Arpiah. Agendanya penyampaian nota keuangan raparda tentang perubahan APBD 2026.<br><br>Dalam dokumen perubahan APBD yang sebelumya dibacakan Bupati Nunukan, pendapatan daerah mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp1,830 triliun, pendapatan setelah perubahan ditetapkan menjadi Rp1,769 triliun.<br><br>Dengan demikian, pendapatan daerah berkurang Rp61,13 miliar.<br><br>Penyesuaian juga terjadi pada sisi belanja. Anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp2,056 triliun, kemudian turun menjadi Rp1,979 triliun atau berkurang sekitar Rp77,18 miliar.<br><br>Dengan postur tersebut, Rancangan Perubahan APBD Nunukan 2026 mencatat defisit Rp209,39 miliar.<br><br>Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp212,39 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp3 miliar.<br><br>Bupati Irwan Sabri menjelaskan, perubahan postur APBD dilakukan setelah Pemkab Nunukan bersama DPRD melakukan penelaahan terhadap kondisi fiskal daerah dan dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.<br><br>“Kebijakan Transfer ke Daerah saat ini semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah,” kata Irwan.<br><br>Menurutnya, penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan menjadi bagian dari langkah menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.<br><br>“Perubahan ini menjadi dasar dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD yang lebih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.<br><br>Di tengah penyesuaian fiskal tersebut, Pemkab Nunukan tetap menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas pembangunan. Di antaranya penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta akses dan kualitas pelayanan publik.<br><br>Irwan menegaskan, seluruh penganggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mengacu pada hasil kesepakatan KUA-PPAS yang telah dibahas bersama DPRD.<br><br>Setelah penyampaian nota keuangan, pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan bersama DPRD Nunukan.<br><br>Irwan berharap pembahasan dapat berjalan lancar dan efektif hingga tercapai persetujuan bersama. Selanjutnya, hasil persetujuan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.