Categories: Nunukan

Enam Persoalan Perbatasan Dibawa Bupati Nunukan ke Hadapan Menhan

Published by
admin

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN<&sol;strong>&comma; <em>borderterkini&period;com<&sol;em> – Sejumlah persoalan strategis di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan&comma; Kalimantan Utara&comma; dibawa Bupati Nunukan H&period; Irwan Sabri ke hadapan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI &lpar;Purn&period;&rpar; Sjafrie Sjamsoeddin&period;<br><br>Pertemuan tersebut berlangsung saat kunjungan kerja Menhan di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan &lpar;TP&rpar; 881&sol;Baratama Dharma&comma; Desa Pembeliangan&comma; Kecamatan Sebuku&comma; Jumat &lpar;2&sol;10&sol;2026&rpar;&period;<br><br>Dalam kesempatan itu&comma; Bupati Nunukan menyampaikan enam usulan yang mencakup penguatan pertahanan&comma; pembangunan infrastruktur&comma; penyelesaian persoalan batas negara&comma; hingga perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan&period;<br><br>Bupati Irwan Sabri menegaskan&comma; pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa hanya dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan&comma; tetapi juga harus diikuti dengan penguatan infrastruktur dan akses masyarakat&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Perbatasan harus menjadi perhatian bersama&period; Pertahanan dan keamanan harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur&comma; pelayanan masyarakat&comma; serta penyelesaian persoalan batas negara&comma;” kata Irwan Sabri&period;<br><br>Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan sarana dan prasarana di kawasan eks Outstanding Boundary Problem &lpar;OBP&rpar; B2700–B3100&comma; tepatnya di kawasan Sungai Sinapad-Sungai Sesai&comma; Kecamatan Lumbis Hulu&period; Dukungan infrastruktur dinilai diperlukan untuk menunjang pengamanan wilayah sekaligus aktivitas masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut&period;<br><br>Persoalan OBP lainnya juga turut disampaikan&comma; termasuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad&period; Bupati juga meminta penyelesaian ganti untung bagi masyarakat yang terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang&comma; Kecamatan Sebatik Utara&comma; dengan luas lahan sekitar 4&comma;7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia&period;<br><br>Selain itu&comma; Pemkab Nunukan mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang sebelumnya merupakan wilayah Malaysia&period;<br><br>Di sektor perlintasan antarnegara&comma; Bupati mendorong percepatan pengoperasian PLBN Sebatik serta pembukaan jalur resmi keluar-masuk Sebatik–Tawau&comma; Malaysia&period; Kehadiran akses resmi tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas warga&comma; aktivitas perdagangan&comma; sekaligus memperkuat pengawasan perbatasan&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Yang kami harapkan adalah dukungan pemerintah pusat agar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan dapat ditangani secara bertahap dan terintegrasi&comma;” ujar Bupati&period;<br><br>Persoalan pekerja migran Indonesia juga menjadi bagian dari perhatian Pemkab Nunukan&period; Pengawasan jalur tidak resmi&comma; pencegahan keberangkatan ilegal&comma; penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal&comma; hingga pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang &lpar;TPPO&rpar; dinilai perlu diperkuat&period;<br><br>Usulan berikutnya menyangkut konektivitas wilayah pedalaman&period; Bupati meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu di Kabupaten Malinau dengan Long Midang di Kecamatan Krayan&comma; Nunukan&period;<br><br>Jalur tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan pelayanan publik sekaligus membuka akses pemasaran komoditas unggulan Krayan&comma; seperti beras Adan dan garam gunung&period; Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang serta sarana penerbangan di Krayan juga turut disampaikan&period;<br><br>Sementara itu&comma; terkait rencana penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Nunukan yang diproyeksikan mencapai sekitar 277&period;859 hektare&comma; Bupati menekankan agar aspek legalitas lahan dan tata ruang menjadi perhatian&period;<br><br>Termasuk di dalamnya status kawasan hutan&comma; perizinan&comma; serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan agar penataan kawasan dapat berjalan sesuai ketentuan&period;<br><br>Bupati Nunukan berharap usulan yang disampaikan kepada Menteri Pertahanan dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Harapannya&comma; dukungan Kementerian Pertahanan tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan&comma; tetapi juga menjadi pengungkit pembangunan dan penyelesaian persoalan strategis masyarakat di wilayah perbatasan&comma;” tutup Irwan Sabri&period;&lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">&NewLine; <a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onclick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email">&NewLine; <img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 170px&semi;height&colon; 24px&semi;" &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>

admin

This website uses cookies.