Categories: Nunukan

Perda Pencegahan Perdagangan Orang Perlu Diperbarui, Hasbi Tampung Masukan BP3MI

Published by
admin

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>NUNUKAN<&sol;strong>&comma; <em>borderterterkini&period;com<&sol;em> – Peraturan Daerah &lpar;Perda&rpar; Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dinilai perlu dievaluasi&period; Sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi dan pola kejahatan perdagangan orang saat ini&period;<br><br>Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah &lpar;Sosper&rpar; yang dilaksanakan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi PKS&comma; Hasbi&comma; di Mambunut Dalam RT 12&comma; Kelurahan Selisun&comma; Kecamatan Nunukan Selatan&comma; Sabtu &lpar;7&sol;11&sol;2026&rpar;&period;<br><br>Dalam kegiatan tersebut&comma; Ketua Tim Promosi dan Kerja Sama BP3MI Kalimantan Utara&comma; Usman Affan&comma; S&period;E&period;&comma; yang hadir sebagai narasumber&comma; secara terbuka menyampaikan perlunya pembaruan terhadap perda tersebut&period;<br><br>Menurut Usman&comma; terdapat sejumlah ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi&period; Selain itu&comma; perubahan modus perdagangan orang dan persoalan perlindungan pekerja migran menuntut adanya regulasi daerah yang lebih responsif&period;<br><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Perda ini perlu dievaluasi dan diperbarui agar ketentuannya tetap relevan dengan perkembangan regulasi maupun persoalan perdagangan orang yang terus berkembang&comma;” menjadi pokok masukan yang disampaikan dalam pemaparannya&period;<br><br>Menanggapi hal tersebut&comma; Hasbi menyambut baik masukan BP3MI Kalimantan Utara&period; Ia menilai catatan dari lembaga yang bersentuhan langsung dengan persoalan pekerja migran dan perdagangan orang penting menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan regulasi daerah&period;<br><br>Terlebih&comma; Hasbi juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah &lpar;Bapemperda&rpar; DPRD Kabupaten Nunukan&period; Posisi tersebut membuka ruang baginya untuk mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan evaluasi perda&period;<br><br>Hasbi menyatakan siap membangun komunikasi dan koordinasi dengan BP3MI Kalimantan Utara untuk mendalami berbagai ketentuan yang perlu diperbaiki&period;<br><br>Baginya&comma; regulasi pencegahan perdagangan orang harus mampu mengikuti perkembangan persoalan di lapangan&period; Jangan sampai aturan yang dimiliki daerah tertinggal dari perubahan modus kejahatan dan kebutuhan perlindungan terhadap masyarakat&period;<br><br>Evaluasi perda juga perlu diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum&comma; memperjelas upaya pencegahan&comma; serta memastikan penanganan korban berjalan lebih efektif&period;<br><br>Masukan BP3MI tersebut selanjutnya menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah&period;&lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">&NewLine; <a href&equals;"&num;" rel&equals;"nofollow" onclick&equals;"window&period;print&lpar;&rpar;&semi; return false&semi;" title&equals;"Printer Friendly&comma; PDF & Email">&NewLine; <img class&equals;"pf-button-img" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;printfriendly&period;com&sol;buttons&sol;printfriendly-pdf-email-button&period;png" alt&equals;"Print Friendly&comma; PDF & Email" style&equals;"width&colon; 170px&semi;height&colon; 24px&semi;" &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>

admin

This website uses cookies.