<p><strong>NUNUKAN</strong>, <em>borderterkini.com</em> – Arus deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terus meningkat di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius dalam forum koordinasi lintas instansi yang digelar BP3MI Kaltara, Rabu (22/4).<br></p>



<p>Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan kini semakin kompleks dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial.<br></p>



<p>Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nunukan, Suhadi, menilai posisi Nunukan sebagai daerah transit membuat daerah ini menjadi titik pertama yang menerima dampak setiap gelombang deportasi dari luar negeri.</p>



<p>“Nunukan ini bukan hanya daerah perbatasan, tetapi juga pintu masuk. Ketika deportasi terjadi, yang pertama menangani adalah daerah. Ini menjadi beban nyata yang harus dihadapi setiap waktu,” tegasnya.</p>



<p>Menurutnya, persoalan deportasi tidak berhenti pada proses pemulangan, tetapi berlanjut pada pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan kesehatan, hingga pencarian solusi ekonomi bagi para eks PMI.</p>



<p>“Kita bicara tentang manusia yang pulang tanpa pekerjaan, tanpa kepastian, bahkan tanpa tempat tinggal. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja,” lanjutnya.</p>



<p>Dari sisi pelindungan, pejabat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menegaskan bahwa penguatan sistem migrasi aman harus dimulai dari hulu.</p>



<p>Edukasi kepada calon pekerja migran dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak jalur ilegal. Pencegahan harus dimulai sebelum keberangkatan.</p>



<p>Jika masyarakat memahami prosedur resmi, maka risiko deportasi bisa ditekan. Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak sederhana.</p>



<p>Dinas Sosial Nunukan melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Yarius Pare Ruru, mengungkap bahwa sebagian besar eks PMI yang kembali ke Nunukan tidak langsung pulang ke daerah asal.</p>



<p>“Banyak yang akhirnya menetap sementara di Nunukan karena keterbatasan biaya dan akses. Ketika mereka sakit atau tidak produktif, daerah yang harus menangani,” katanya.</p>



<p>Ia menambahkan, sebagian eks PMI sebelumnya bekerja di sektor informal seperti budidaya rumput laut yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan.</p>



<p>“Ketika harga turun atau kondisi fisik tidak memungkinkan, mereka kehilangan sumber penghasilan. Di titik inilah masalah sosial mulai muncul,” jelasnya.</p>



<p>Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius. Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Miskia, menilai mobilitas lintas negara membawa risiko penyakit menular yang tidak bisa dianggap remeh.</p>



<p>“PMI deportasi datang dari berbagai wilayah dengan kondisi kesehatan yang beragam. Skrining kesehatan harus diperkuat agar risiko penularan bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.</p>



<p>Ia menekankan bahwa ancaman malaria masih nyata di wilayah perbatasan dan membutuhkan sinergi lintas sektor.</p>



<p>Dari sektor swasta, perusahaan penyalur tenaga kerja menyoroti sulitnya proses reintegrasi eks PMI ke dunia kerja dalam negeri.</p>



<p>Banyak mantan pekerja migran memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, namun tidak memenuhi persyaratan administratif.</p>



<p>“Keterampilan mereka diakui di luar negeri, tetapi belum tentu diakui di dalam negeri. Ini menjadi ironi yang harus kita cari solusinya,” ungkap perwakilan perusahaan.</p>



<p>Ia berharap ada kebijakan yang mengakomodasi pengakuan keterampilan berbasis pengalaman kerja.</p>



<p>Menanggapi berbagai masukan, Kepala BP3MI Kalimantan Utara menegaskan pentingnya peran penjamin bagi PMI deportasi.<br></p>



<p>“Penjamin harus memastikan keberlanjutan hidup PMI setelah kembali. Tidak boleh hanya berhenti pada proses kepulangan,” katanya.<br></p>



<p>Dari sisi keamanan, Polres Nunukan menilai deportasi tanpa penyelesaian persoalan hukum berpotensi memicu keberangkatan ilegal berulang ke Malaysia.<br></p>



<p>“Jika akar masalah tidak diselesaikan, siklus ini akan terus berulang. Pencegahan harus dimulai dari awal proses penempatan,” tegas perwakilan kepolisian.(*)</p>
<div class="printfriendly pf-button pf-button-content pf-alignleft">
 <a href="#" rel="nofollow" onclick="window.print(); return false;" title="Printer Friendly, PDF & Email">
 <img class="pf-button-img" src="https://cdn.printfriendly.com/buttons/printfriendly-pdf-email-button.png" alt="Print Friendly, PDF & Email" style="width: 170px;height: 24px;" />
 </a>
 </div>
This website uses cookies.